Repelita Jakarta - Upaya melakukan penataan ulang terhadap wilayah hutan serta sektor perkebunan kelapa sawit diyakini bakal menyuntikkan dana segar bagi kas negara hingga mencapai angka ratusan triliun Rupiah.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengungkapkan bahwa selama ini APBN mengalami kerugian besar akibat maraknya praktik curang dan manipulasi data di industri ekstraktif tersebut.
ADVERTISEMENT
“Kalau itu diambil alih semua dan ditertibkan, itu bisa langsung dapat ratusan triliun dalam waktu cepat untuk membayar utang,” kata Said Didu saat memberikan keterangan di Jakarta pada Kamis, 7 Mei 2026.
Ia menjelaskan bahwa kebocoran finansial negara terjadi lewat skema pelaporan volume produksi yang tidak jujur serta adanya permainan di balik kebijakan bea keluar ekspor komoditas.
Modus lainnya yang kerap digunakan oleh oknum pengusaha nakal adalah dengan melakukan rekayasa laporan keuangan guna menyembunyikan keuntungan asli perusahaan dari pantauan otoritas pajak negara.
Said Didu membeberkan fakta mengenai perbedaan mencolok data luas lahan sawit yang awalnya hanya tercatat 8,7 juta hektare, namun ternyata di lapangan mencapai sekitar 20 juta hektare.
Ketimpangan data yang sangat luas ini membuktikan adanya lubang besar dalam penerimaan pajak dan royalti yang seharusnya bisa digunakan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional saat ini.
Selain masalah lahan, ia juga menuding adanya praktik penetapan harga transfer yang tidak wajar serta pemalsuan kode ekspor untuk menghindari beban pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara.
“Perusahaan-perusahaan kelapa sawit itu masa untungnya hanya satu sampai tiga persen. Itu rekayasa keuangan,” ujarnya sembari menyindir rendahnya margin laba yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut.
Oleh karena itu, penguatan Tim Penertiban Kawasan Hutan dipandang sebagai solusi mendesak untuk menambal defisit anggaran dan mengurangi beban ketergantungan pemerintah terhadap skema utang luar negeri.
Said Didu menegaskan bahwa sektor sumber daya alam masih menjadi kunci utama kemandirian fiskal Indonesia asalkan dikelola dengan integritas tinggi dan pengawasan yang jauh lebih ketat dari sebelumnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
