Repelita Jakarta - Mantan petinggi lembaga kementerian badan usaha milik negara kembali memicu perhatian publik setelah melayangkan kritik tajam yang menyasar pada performa kepemimpinan pemegang otoritas moneter tertinggi nasional melalui saluran komunikasi digital pribadinya pada Selasa, 19 Mei 2026.
Dalam ulasan yang disebarluaskan tersebut dirinya mempersoalkan rekam jejak tata kelola keuangan yang dijalankan oleh sang gubernur bank sentral selama menakhodai lembaga independen tersebut.
ADVERTISEMENT
Argumen yang dibangun dalam tulisan daring itu menyoroti fenomena kemerosotan nilai tukar mata uang domestik serta menyinggung skema penerbitan surat utang negara hingga keputusan perpanjangan masa jabatan kepemimpinan.
Inilah ‘prestasi’ Gubernur BI Perry Warjiyo:
sudah 2 kali diangkat oleh Joko Widodo sebagai Gubernur BI (2018 dan 2023).
sejak dari Gubernur BI, rupiah sudah anjlok sktr 30%.
sudah mencetak SBN sebagai utang pemerintah ke BI sktr Rp 1.500 trilyun.
Masih percaya?
Seketika cuitan tersebut memicu perdebatan sengit di antara pengguna jaringan internet di mana sebagian pihak sepakat terhadap evaluasi kebijakan moneter tersebut sementara kelompok lain menilai gejolak finansial lebih dipengaruhi faktor global.
Berdasarkan penelusuran fakta objektif sang kepala bank sentral memang tercatat tengah mengemban amanah kepemimpinan untuk masa bakti kedua kalinya setelah melewati proses pelantikan resmi beberapa tahun silam.
Dokumen ketetapan kepresidenan menjadi landasan yuridis yang mengesahkan kembali posisi sang petinggi keuangan untuk melanjutkan periode kepemimpinan berikutnya hingga dua tahun ke depan.
Kritik yang dilayangkan juga sangat berfokus pada dinamika penurunan daya tukar valuta asing terhadap mata uang dalam negeri yang belakangan ini terus mendapat tekanan hebat akibat penguatan mata uang barat.
Selain faktor eksternal berupa ketegangan geopolitik internasional instrumen kerja sama pembiayaan bersama melalui pembelian surat berharga oleh bank sentral turut menjadi pemantik diskusi hangat di kalangan akademisi.
Skema penyokong pembiayaan anggaran negara tersebut sejatinya telah diimplementasikan sejak masa krisis kesehatan dunia guna menjaga stabilitas fiskal meskipun menuai pro dan kontra terkait dampaknya terhadap laju inflasi domestik.
Diskursus mengenai batasan independensi kelembagaan bank sentral pun kembali mengemuka seiring bergulirnya desakan publik agar otoritas keuangan tetap objektif dalam merumuskan kebijakan pasar.
Di sisi lain tuntutan koordinasi yang harmonis dengan pihak eksekutif demi menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional juga menjadi poin penting yang terus diperdebatkan oleh para pengamat ekonomi mikro.
Hingga saat ini belum ada penyataan klarifikasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak manajemen bank sentral maupun sang gubernur untuk merespons narasi kritis yang beredar luas di media sosial tersebut.
Kendati demikian pembahasan mengenai arah kebijakan utang negara serta proyeksi ketahanan ekonomi makro diprediksi akan tetap menjadi topik pembicaraan yang hangat di ruang publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
