Repelita Jakarta - Pakar telematika Roy Suryo menyoroti langkah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden yang dinilai mendahului agenda rapat paripurna parlemen.
ADVERTISEMENT
Pernyataan kritis tersebut disampaikan Roy Suryo dalam forum diskusi bertajuk Indonesia Strategy Forum yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi forum tersebut pada Senin, 16 November 2026.
Dalam paparannya, Roy membedah perbedaan langkah Gibran yang mendatangi gedung parlemen untuk menyerahkan surat pengunduran diri dengan sikap Presiden kedua Soeharto pada tahun 1998.
Ia menilai langkah Soeharto kala itu jauh lebih berani karena menyampaikan pengumuman secara langsung di hadapan publik dibandingkan tindakan Gibran yang mendahului rapat paripurna hak menyatakan pendapat.
"Gibran ini tidak, Gibran ini secara pengecut kalau saya bilang ya, mendahului yang namanya rapat ya," tegas Roy Suryo dalam forum diskusi tersebut.
Roy Suryo juga membedah perbedaan konsekuensi hukum antara status pejabat negara yang mengundurkan diri secara sukarela dengan pejabat yang diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan.
Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, mantan wakil presiden yang berhenti dengan cara mengundurkan diri tetap berhak memperoleh seluruh fasilitas negara seumur hidup.
Fasilitas tersebut mencakup pembayaran gaji pensiun, penyediaan rumah dinas beserta kendaraan jabatan, pengawalan keamanan, hingga tunjangan kesehatan bagi keluarga yang dibiayai negara.
"Kalau dia dimakzulkan maka dia tidak mendapatkan gaji lagi, tidak mendapatkan rumah, kendaraan, tidak mendapatkan pengawalan, dan tidak ada tunjangan," ujar Roy Suryo memaparkan konsekuensi hukumnya.
"Tapi kalau dia seperti kemarin menyatakan dirinya mundur, maka seumur hidup dia kita masih membayar gaji untuk Gibran, seumur hidup dia akan mendapatkan rumah dan mobil jabatan," lanjutnya.
Oleh karena itu, Roy menekankan bahwa proses penelusuran terhadap keabsahan riwayat pendidikan serta dokumen penyetaraan ijazah Gibran harus tetap dikawal dan diusut tuntas.
Ia menyinggung adanya kejanggalan pada surat keterangan penyetaraan pendidikan tertanggal 6 Agustus 2019 yang tidak mencantumkan nama institusi sekolah asal melainkan mencantumkan nama orang tua.
Berdasarkan penelusuran langsung ke pihak University of Technology Sydney atau UTS Insearch di Australia, dokumen yang dimiliki Gibran disebut hanya berupa sertifikat kehadiran semata.
Roy turut mengungkap informasi bahwa sekitar dua hingga tiga bulan lalu sempat ada tim dari Sekretariat Wakil Presiden yang mendatangi pihak kampus di Australia tersebut namun pulang dengan tangan kosong.
Selain persoalan dokumen pendidikan, Roy Suryo menegaskan dirinya bersama rekan-rekan aktivis seperti Dokter Tifa tidak akan surut langkah meski sempat mengalami proses penangkapan yang akhirnya dibatalkan lewat putusan praperadilan.
Ia menepis kabar bohong yang sempat beredar luas di media sosial bahwa mentalnya telah jatuh sehingga mengurangi intensitas kritik terhadap keluarga Presiden ketujuh Joko Widodo.
Di penghujung pemaparannya, Roy menyerukan agar seluruh elemen masyarakat terus mengawal pengusutan dugaan praktik dinasti politik yang melibatkan keluarga Jokowi hingga tuntas demi tegaknya konstitusi.
"Dinasti ini harus kita bongkar bapaknya, kemudian ada KGB, bukan KGB Rusia tapi Kaesang, Gibran, Bobby, ini harus kita bongkar jangan pernah kita berhenti," pungkas Roy Suryo. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok