Repelita [Jakarta] - Keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi dipandang sebagai langkah krusial.
Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Cirebon, Heru Subagia, menyebut ada tiga pihak besar yang memiliki kepentingan agar kedua tokoh tersebut tidak ditahan.
ADVERTISEMENT
"Setidaknya tiga pihak dalam hal ini yang mempunyai kepentingan sangat mendesak, bagaimana Roy dan Tifa bisa dibebaskan dalam kasus yang sifatnya represif. Termasuk di dalamnya penanganan," ujar Heru, Senin (22/6/2026).
Pihak pertama adalah UGM yang berkepentingan menjaga marwah institusi sebagai lokasi utama polemik ijazah tersebut bermula.
"Yang pertama, UGM, dalam hal ini mempunyai kepentingan bahwa institusi tertua ini menjadi lokus peristiwa polemik ijazah Jokowi," tambahnya.
Heru menduga terdapat intervensi dari para pemangku kepentingan di kampus tersebut untuk meredam konflik yang terjadi demi menjaga kondusivitas.
"Saya meyakini tetap ada intervensi yang melibatkan stakeholder UGM untuk menjaga netralitas dan kondusifitas para pihak yang sedang berkonflik saat ini," sebutnya.
Pihak kedua adalah Jokowi sendiri, yang menurut Heru, justru dirugikan jika proses hukum terhadap Roy dan Tifa terus menekan keduanya.
"Pihak kedua dalam hal ini tentunya Jokowi. Ini berkaitan dengan usulan dan tekanan saya ke pihak Jokowi, secara pendekatan apapun, penanganan Roy Suryo dan Tifa ini pihak yang dirugikan justru Jokowi sendiri," imbuhnya.
Ia menilai tindakan arogan melalui jalur hukum justru dapat merusak citra Jokowi, terutama saat dirinya akan aktif di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Jokowi akan segera turun gunung mewakili PSI hingga mau tidak mau harus steril dalam berbagai isu. Tidak bikin blunder. Yang paling membelenggu Jokowi saat ini adalah masalah polemik ijazah," jelasnya.
Pihak ketiga yang terlibat adalah Presiden Prabowo Subianto yang perlu mengelola hubungan dengan para tokoh nasional pendukungnya.
"Ini berkaitan dengan faktor dukungan, baik dalam dukungan tokoh masyarakat pendukung pilpres kemarin ataupun yang independen," lanjutnya.
Heru melihat keputusan tidak menahan Roy dan Tifa sebagai bentuk manajemen konflik yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Ada skenario yang saya anggap ini adalah pembalasan yang dilakukan Prabowo terhadap apa yang dilakukan Jokowi. Inilah sebenarnya yang dikatakan, Prabowo juga melakukan manejemen konflik terhadap isu yang ada," tutupnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
