Repelita Jakarta - Statemen perwakilan fraksi Partai Gerindra di Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, yang menegaskan sikap organisasi untuk mengawal penuh kepemimpinan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka memicu gelombang kritik dari para pengamat.
ADVERTISEMENT
Sudut pandang tersebut dinilai berpeluang merepresentasikan arah kebijakan resmi dari partai berlambang kepala burung garuda itu dalam menyikapi tensi yudisial yang mendera sang wakil presiden.
Reaksi atas pembelaan itu dilempar oleh Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah, yang secara terbuka mengajak warga masyarakat untuk mengkaji opsi boikot politik terhadap Partai Gerindra jika ucapan sang legislator sahih menjadi keputusan mutlak kepengurusan pusat.
Menurut pandangan Rizal, argumentasi dari perwakilan dewan tersebut yang menganggap remeh vonis Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung sebagai hal yang tidak berimbas pada formasi kabinet merupakan kekeliruan fatal.
Dirinya memberikan peringatan kepada jajaran pengurus teras partai agar tidak menutup mata dari derasnya tuntutan publik yang menghendaki pelepasan jabatan wakil presiden demi tegaknya marwah institusi yudisial.
"Jika demikian Gerindra potensial untuk menjadi musuh rakyat. Silahkan dukung Prabowo Gibran rakyat pun mampu untuk menggulingkan Prabowo Gibran. Konstitusi memberi akses luas untuk itu," ujar Rizal kepada media, Minggu (1/11/2026).
Dirinya sangat menyayangkan respons dari sejumlah elite partai penyokong pemerintah yang dipandang tidak peka dalam menangkap keresahan sosiologis di tataran masyarakat bawah.
Padahal, menurut penilaiannya, barisan aktivis beserta masyarakat sipil sejatinya telah mampu mengidentifikasi akar permasalahan ketatanegaraan ini secara objektif.
"Partai Gerindra tidak tahu diuntung. Rakyat dan kelompok aktivis sudah memilah bahwa Gibran lah figur yang harus segera disingkirkan," tukasnya.
Lebih lanjut, Rizal menjabarkan bahwa gelombang desakan publik pada masa sekarang murni ditujukan pada kesediaan sang wakil presiden untuk meletakkan jabatan secara sukarela atau diturunkan lewat jalur konstitusi di parlemen.
Dirinya meyakinkan bahwa aspirasi yang bergulir di tengah masyarakat sama sekali tidak dirancang demi mengganggu gugat stabilitas posisi Prabowo Subianto selaku Kepala Negara.
"Narasi halusnya adalah desak Gibran untuk mundur atau DPR/MPR memundurkan. Prabowo sendiri sebagai Presiden sekaligus Ketum Partai Gerindra tidaklah diganggu," tegasnya.
Di sisi lain, pengamat ini menolak keras dalih pembelaan yang menggunakan alasan pemeliharaan stabilitas jalannya roda pemerintahan sebagai benteng pelindung kedudukan sang tokoh Solo.
Baginya, tindakan memaksakan keberadaan seorang figur pemimpin yang kedapatan tersangkut persoalan legalitas hukum justru bakal menjadi sumbu ledak bagi ketidakpastian iklim politik nasional ke depan.
"Alasan Kamrussamad bahwa mempertahankan Prabowo Gibran dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan adalah contoh dari kegagalan berfikir," Rizal menuturkan.
"Mempertahankan barang busuk justru akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan. Jaga dan belai terus Gibran niscaya rakyat sebentar lagi akan menjadi harimau yang siap menerkam," tambahnya.
Oleh sebab itu, dirinya meminta dewan pimpinan pusat organisasi untuk selekasnya mengambil tindakan penertiban yang tegas terhadap sang anggota legislatif apabila ucapan tersebut didapati menyimpang dari garis keputusan resmi pengurus.
"Jika pandangan anggota Fraksi Gerindra Kamrussamad bukan sikap partai, maka ia harus ditegur atas pandangan yang melawan aspirasi rakyat dan menafikan keputusan lembaga hukum yang terhormat," ucapnya.
Sebelum mengakhiri pemaparannya, Rizal mendesak kubu Partai Gerindra untuk segera memperjelas kiblat politik mereka secara transparan di hadapan khalayak luas.
Pilihan yang tersedia bagi partai penguasa tersebut saat ini adalah tunduk pada supremasi konstitusi hukum atau bersikukuh merawat jalinan kemitraan politik yang tidak dikehendaki oleh publik.
"Pemimpin tidak boleh membiarkan anak buah yang nyeleneh dan membahayakan korps perjuangan bersama," tandasnya.
"Pertanyaan seriusnya adalah apakah Gerindra akan terus bersama Gibran atau bersama rakyat? Jika dengan sejuta alasan tetap bersama Gibran, maka biarkanlah rakyat membangun soliditas untuk melawan dan memboikot Gerindra," kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
