Repelita Jakarta - Diskursus seputar penanganan dugaan pelanggaran hukum dalam pendaftaran Gibran Rakabuming Raka memunculkan pandangan penting mengenai keadilan. Pakar hukum tata negara Refly Harun menyampaikan gagasan tersebut melalui tayangan di Channel YouTube Refly Harun.
Refly Harun menegaskan bahwa seluruh dugaan tindak pidana wajib diproses tuntas secara hukum. Pengusutan secara transparan diperlukan sebelum membahas segala bentuk pengampunan negara.
ADVERTISEMENT
Pembiaran atas tindak pidana dinilai menghilangkan efek jera dan merusak pembelajaran hukum masyarakat. Aparat penegak hukum diminta bertindak tegas menindaklanjuti setiap bukti otentik yang ditemukan.
Pernyataan tersebut disampaikan Refly Harun dengan menekankan bahwa proses hukum wajib bertumpu pada bukti nyata. "Kalau ada sisa-sisa kejahatan atau pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Gibran dan itu terbukti, ada buktinya, maka tetap harus diproses secara pidana," ucap Refly Harun.
Penegakan hukum mutlak dijalankan tanpa kompromi apabila berkaitan dengan kasus korupsi. Sikap serupa juga harus diterapkan terhadap polemik keabsahan dokumen persyaratan pendaftaran.
Refly Harun menyoroti pentingnya penuntasan polemik surat keterangan pencalonan wakil presiden secara terbuka. "Kalau memang ada dugaan tindak pidana dalam persoalan surat keterangan, proses juga. Jangan dibiarkan saja karena ini tidak memberikan pembelajaran," ujar Refly Harun.
Penyelesaian perkara hukum secara objektif menjadi landasan utama bagi kepastian status ketatanegaraan. Penegakan hukum yang lurus akan mencegah negara membiayai individu yang melanggar aturan.
Meskipun proses peradilan harus berjalan ketat, Refly Harun membuka peluang pemberian grasi di akhir tahapan. "Tegakkan hukum selurus-lurusnya," kata Refly Harun sebelum menjelaskan pandangannya mengenai mekanisme grasi.
Prerogatif presiden dalam memberikan pengampunan dinilai sah asalkan kebenaran hukum telah dibuktikan terlebih dahulu. "Perkara ujungnya ada pengampunan dengan memberikan grasi, misalnya, itu tidak masalah. Kalau saya lebih suka begitu. Jadi hukum ditegakkan sesungguhnya dan sebenar-benarnya, di ujungnya diampuni karena itu prerogatif Presiden. Tetapi yang jelas hukum sudah ditegakkan," tutur Refly Harun.
Kepastian hasil peradilan akan menentukan legitimasi jabatan pemimpin di tingkat kenegaraan. Kebijakan tersebut memastikan negara tidak menanggung beban keuangan bagi pihak yang melakukan pelanggaran berat.
Rangkaian pandangan ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus diletakkan pada prioritas tertinggi. Pembuktian secara adil di pengadilan menjadi prasyarat mutlak sebelum langkah politik atau pengampunan diambil oleh negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok