Repelita Jakarta - Kebijakan efisiensi pemanfaatan dana belanja negara yang dicanangkan oleh jajaran pemerintahan pusat menuai tanggapan dari pengamat eksternal.
Otoritas tertinggi negara diharapkan tidak membebankan skenario penghematan tersebut kepada lapisan masyarakat bawah.
ADVERTISEMENT
Langkah pengetatan pembiayaan dinilai harus menyasar klaster birokrasi elit dan struktur kelembagaan pemerintahan terlebih dahulu.
Upaya tersebut dapat direalisasikan dengan melakukan rasionalisasi jumlah anggota Kabinet Merah Putih serta mengeliminasi alokasi dana non-esensial.
Aspirasi mengenai tata kelola anggaran ini disampaikan oleh pegiat isu sosial, ekonomi, dan politik, Arif Wicaksono, pada Selasa (27/10/2026).
Melalui takarir daring yang dipublikasikan, dirinya menekankan pentingnya keteladanan dari para pemangku jabatan publik dalam masa pengetatan fiskal.
"Penghematan besar harus dimulai dari atas, bukan membebani rakyat. Rampingkan kabinet, kurangi jabatan yang tak esensial, pangkas dana operasional menteri serta anggota DPR/DPRD, dan efisienkan anggaran perjalanan serta jamuan," tulis Arif Wicaksono.
Dirinya mengimbau agar jajaran elit kekuasaan menunjukkan sikap solider terhadap kondisi perekonomian nasional sebelum menerbitkan regulasi publik.
"Negara berhemat, pejabat harus memberi teladan," tambahnya dalam pernyataan tertulis tersebut.
Wacana pengetatan kas negara ini mengemuka setelah adanya instruksi langsung dari Kepala Negara kepada seluruh jajaran menteri dan kepala lembaga.
Aparatur negara diminta bersiap menghadapi fase efisiensi operasional yang lebih ketat dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pernyataan mengenai kesiapan pemotongan pembiayaan domestik itu ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (21/10/2026).
Dalam forum Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana, Jakarta, dirinya meminta komitmen penuh dari seluruh pembantunya.
"Saudara-saudara sekalian kalau perlu, kita adakan penghematan besar-besaran. Kita lebih hemat lagi nanti," ucap Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan pengetatan kas ini diambil demi merespons fluktuasi pasar finansial serta dinamika makroekonomi global yang tidak menentu.
Pemerintah menegaskan posisi kedaulatan ekonomi nasional yang tidak akan goyah oleh sentimen negatif lembaga pemeringkat internasional seperti MSCI.
Sikap optimistis menghadapi tantangan finansial luar negeri tersebut diutarakan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna.
"Rakyat kita berharap lebih banyak, kesulitan kita masih banyak, gangguan masih banyak, ya kan. Kita terus dihadang. Ada apa itu, macam-macam lah, MSCI, macam-macam, ya kan. Dia mau, dia mau takut-takuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, Bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar!" terangnya(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
