Repelita Jakarta - Pengamat politik dan ekonomi Heru Subagia menyoroti tajam pidato Presiden Prabowo Subianto yang kembali menyinggung tren 'kabur aja dulu' serta narasi 'Indonesia gelap' di ruang publik.
Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda groundbreaking proyek hilirisasi nasional yang digelar di Cilacap pada Rabu, 29 April 2026.
ADVERTISEMENT
Pidato itu kemudian memicu beragam tanggapan pedas dari kalangan pengamat dan akademisi yang menilai gaya komunikasi presiden terlalu emosional.
Dikatakan Heru, dalam beberapa kesempatan yang berbeda, Prabowo menunjukkan ketidaknyamanan yang mendalam terhadap kelompok yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah.
“Kebencian akut Sang Jenderal Prabowo ke orang pintar, alasannya faktual atau halu? Untuk kesekian kalinya, Prabowo Subianto merasakan ketidaknyamanannya terhadap orang pintar sebagai pihak dilawannya," ujar Heru kepada fajar.co.id pada Kamis, 30 April 2026.
Lanjut dia, pernyataan keras tersebut mencerminkan cara pandang yang keliru karena menempatkan kelompok kritis sebagai pihak yang berseberangan dengan negara.
Heru juga mengkritisi secara spesifik pernyataan Prabowo yang mempersilakan pihak-pihak tertentu untuk meninggalkan Indonesia dan pindah ke negara lain.
“Pertama, menyoroti pernyataan Prabowo yang meminta pihak-pihak yang menganggap Indonesia dalam kondisi gelap atau mereka yang disebut orang pintar untuk kabur ke Yaman," tukasnya dengan nada tajam.
Ia menegaskan dengan tegas bahwa ucapan tersebut sama sekali tidak mencerminkan sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seorang kepala negara.
“Apa yang diucapkan oleh Prabowo tersebut tidak hati-hati dan tidak rasional, bahkan pernyataan ini emosional dan kontraproduktif bagi seorang pemimpin yang dipilih secara langsung di pilpres 2024," terangnya panjang lebar.
Menurut Heru, pernyataan presiden tersebut dinilai provokatif dan menyakiti hati rakyatnya sendiri yang memilihnya dalam pemilu lalu.
Heru melihat bahwa pernyataan kontroversial itu tidak berdiri sendiri sebagai kesalahan tunggal seorang pemimpin.
Pernyataan tersebut muncul dalam konteks respons emosional terhadap kritik yang terus menerus disampaikan oleh berbagai kalangan kepada pemerintah.
“Sudah menjadi catatan khusus, pernyataan ini muncul dalam konteks kekesalan Presiden secara berulang-ulang dan spontan diucapkan terhadap para pengkritik dan pengamat yang sering melontarkan kritik kepada pemerintah," imbuhnya.
Ia pun mempertanyakan secara terbuka sejauh mana pemahaman Presiden tentang peran strategis kelompok kritis dalam sistem demokrasi modern.
“Perlu dijawab oleh Prabowo sejauh mana seorang presiden mencerna dan menganalisis orang pintar hingga diwujudkan sebagai lawan," jelasnya dengan nada penasaran.
Heru menegaskan bahwa seharusnya pemerintah justru membuka ruang dialog yang lebih luas dengan kalangan pengamat dan kritikus independen.
“Seharusnya terbuka ruangan diskusi mengenai mengapa Presiden seolah memposisikan pengamat atau orang kritis sebagai musuh, alih-alih merangkul mereka sebagai bagian dari proses check and balance dalam demokrasi," bebernya panjang.
Ia juga menyinggung adanya inkonsistensi mencolok dalam berbagai pernyataan Prabowo selama ini yang saling bertolak belakang.
“Kedua, Prabowo sering melakukan pemahaman dan cara berfikir yang terbalik-balik. Terjadi apa yang disebutkan kontradiksi konstruksi pemikiran," ucapnya.
Menurut analisisnya, hal itu terlihat dengan sangat jelas dari perbedaan antara sejumlah pernyataan masa lalu dan kondisi aktual saat ini.
“Presiden terpilih 58 persen di Pilpres 2024 kemarin, melekat ketidakkonsistenan retorika baik ucapannya dan tindakan sebagai Presiden, misalnya antara kutipan ingin hidup 1000 tahun lagi untuk melihat Indonesia makmur dengan prediksi masa lalu tentang Indonesia bubar," tegas Heru dengan nada skeptis.
Selain mengkritik presiden secara langsung, Heru juga menyinggung kondisi tidak sehat di lingkungan Istana Kepresidenan.
Ia menilai bahwa kondisi birokrasi di lingkaran terdekat presiden berpotensi besar menghambat arus informasi faktual dari masyarakat.
“Ketiga, kritik terhadap lingkungan istana, penulis berpendapat bahwa adanya penyumbatan informasi di sekitar Presiden menyebabkan informasi faktual dan kritis dari masyarakat tidak tersampaikan dengan baik," timpalnya.
Bahkan ia dengan berani mendorong adanya pembenahan total dalam sistem komunikasi di lingkaran pemerintahan tertinggi.
“Istana dan komunikasinya harus dibredel dan digantikan orang-orang kepercayaan baru yang lebih pandai dan pintar menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan yang sangat urgent untuk bisa masuk langsung ke telinga Presiden," ujar Heru memberi saran.
Heru juga menekankan dengan tegas bahwa posisi Presiden seharusnya menjadi representasi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
“Betul, ada penyaringan informasi ketat tetapi bukan justru informasi yang memberikan masukan dan kritik diplintir sebagai agenda makar dan menyerang harkat martabat Presiden," tandasnya lantang.
Ia berharap ke depan akan tercipta komunikasi yang lebih terbuka antara istana dan masyarakat agar tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
“Alhasil, cara pandang Prabowo semakin dibenarkan oleh informasi yang sudah disesatkan oleh lingkungan istana," kuncinya mengakhiri pernyataan.
Secara keseluruhan, Heru menegaskan pentingnya masukan progresif dari kalangan kritis bagi pemerintah untuk menjaga kualitas demokrasi dan stabilitas komunikasi publik di Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
