Repelita Jakarta - Insiden penggrebekan kontroversial di Pondok Pesantren Putri Hamalatul Quran yang terletak di Sukoharjo, Jawa Tengah, kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat luas.
Peristiwa yang memancing polemik tajam tersebut diulas secara mendalam oleh wartawan senior Edy Mulyadi melalui tayangan kanal YouTube BANG EDY CHANNEL.
ADVERTISEMENT
Dalam ulasan yang dipublikasikan pada Senin, 2 November 2026, Edy Mulyadi mempertanyakan esensi dari tindakan aparat kepolisian yang mendatangi pesantren pada dini hari.
Tindakan pendobrakan gerbang serta kamar para santriwati sekitar pukul 03.20 WIB langsung menuai sorotan kritis dari berbagai elemen publik.
Menanggapi kontroversi tersebut, Kapolda Jawa Tengah Roy Hardi Siahaan memberikan pernyataan tegas bahwa tindakan penggeledahan itu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur.
Pihak kepolisian daerah secara terbuka membantah adanya pelanggaran aturan dan menegaskan bahwa seluruh rangkaian tindakan di lapangan telah berpedoman pada ketentuan kedinasan.
Meskipun demikian, Edy Mulyadi menilai bahwa anggapan peristiwa tersebut sekadar kelalaian operasional biasa merupakan pandangan yang terlalu naif untuk diterima akal sehat.
Ia mempertimbangkan beratnya dampak psikologis yang dialami oleh para santriwati di bawah umur akibat kehadiran aparat bersenjata lengkap pada jam istirahat.
Analisis lebih lanjut dalam ulasan tersebut membedah dua sudut pandang utama guna memahami dinamika tersembunyi di balik peristiwa penyerbuan institusi pendidikan keagamaan ini.
Sudut pandang pertama mengarah pada teori resistensi faksi lama yang merasa terancam oleh kebijakan pembersihan besar-besaran di tubuh korps bhayangkara.
Kebijakan rotasi dan mutasi kilat yang digulirkan oleh pimpinan baru kepolisian ditengarai memicu gesekan serta perlawanan tersembunyi dari kelompok internal yang kepentingannya terusik.
Pemilihan target berupa pondok pesantren putri menjelang waktu subuh dinilai sebagai strategi terukur untuk memicu instabilitas serta membenturkan institusi Polri dengan umat Islam.
Selain itu, skenario pembusukan citra tersebut tampak dirancang untuk merusak reputasi pimpinan tertinggi kepolisian yang tengah membangun kedekatan dengan kalangan ulama.
Sudut pandang kedua menyoroti adanya inersia struktural serta hambatan kultural yang mengakar kuat di level operasional menengah hingga tingkat bawah kepolisian daerah.
Kebiasaan lama dalam menangani daftar pencarian orang seringkali masih menggunakan metode kekerasan represif tanpa memperhitungkan sensitivitas usia serta aspek psikologis target.
Kegagalan jajaran tingkat bawah dalam menterjemahkan visi humanis pimpinan tertinggi kerap melahirkan blunder fatal yang mencoreng nama baik institusi secara keseluruhan.
Ujian berat kini berada di pundak pimpinan tertinggi kepolisian untuk membuktikan ketegasan sikap dalam merespons tuntutan pencopotan pejabat daerah yang dinilai bertanggung jawab.
Seluruh rangkaian dinamika ini menuntut langkah penyelesaian yang objektif dan transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap korps kepolisian dapat senantiasa terjaga dengan baik. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
