Repelita Jakarta - Pandangan kritis mengenai ancaman lingkaran kekuasaan yang diisi oleh orang-orang bermuka manis disampaikan secara terbuka oleh seorang pengamat kebijakan publik terkemuka.
Ulasan tajam tersebut menyoroti bagaimana potensi penyelewengan kewenangan dapat terjadi tatkala pemegang tampuk pimpinan tertinggi negara dikelilingi figur yang mengabaikan objektivitas kritik.
ADVERTISEMENT
Gagasan mengenai bahaya tersebut dibagikan oleh pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto melalui akun media sosial pribadi miliknya pada hari Sabtu, 12 September 2026.
Dalam pandangan yang dipaparkannya, kondisi semacam itu berisiko membuat arah kebijakan pemerintah semakin menyimpang jauh dari kebutuhan riil masyarakat luas.
Ia secara khusus mengingatkan adanya potensi pemborosan anggaran pendapatan negara yang dialirkan untuk membiayai agenda politik berselubungkan narasi kesejahteraan rakyat.
“Ketika presiden dikelilingi oleh penjilat, uang negara dihamburkan untuk program-program politik berkedok kepentingan rakyat,” kata Gigin Praginanto di akun X (Twitter), Sabtu (12/9/2026).
Selain menyoroti masalah anggaran, analisis tersebut turut membongkar persoalan pelik seputar tata kelola sumber daya alam serta sengketa agraria yang kerap merugikan masyarakat.
Berbagai program pembangunan yang digembar-gemborkan dinilai masih menyisakan catatan kelam berupa kerusakan ekosistem lingkungan serta praktik perampasan lahan milik warga.
“Para penggarong kekayaan alam bebas merusak lingkungan dan merampasi tanah rakyat,” ujarnya.
Kontrol sosial melalui kritik independen dipandang mutlak diperlukan agar jalannya roda pemerintahan tidak tergelincir ke dalam praktik kekuasaan tanpa batas.
Lingkaran kekuasaan yang menutup diri dari koreksi objektif dikhawatirkan gagal menyampaikan realitas pelik di tingkat bawah kepada pemegang kebijakan tertinggi.
Oleh karena itu, keterbukaan terhadap ruang koreksi publik dari berbagai elemen masyarakat yang merasakan dampak langsung pembangunan harus senantiasa dijamin.
Keberpihakan nyata kepada rakyat tidak boleh hanya berhenti pada tataran slogan retorika maupun program pencitraan semata tanpa uji materiil anggaran.
Efektivitas kebijakan wajib diuji secara transparan berdasarkan alokasi dana fiskal, perlindungan lingkungan hidup, serta keadilan penguasaan ruang hidup masyarakat. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
