Repelita Jakarta - Pendiri sekaligus mantan Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) periode 2014 hingga 2019, Budianto Tarigan, menegaskan bahwa tidak pernah ada kamus mengundurkan diri di dalam tradisi keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
Ia menilai isu rencana peletakan jabatan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ramai diperbincangkan publik belakangan ini hanyalah gimik serta ayunan politik semata.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Budianto dalam wawancara eksklusif bersama jurnalis senior Margi Syarif melalui kanal YouTube Madilog Forum Keadilan.
“Jangan percaya itu. Niat aja belum nyampai, itu ayunan politik. Sebagai orang hukum, kalau belum ada secara tertulis apapun yang dia bicarakan dengan Pak Prabowo, belum bisa dipegang,” tegas Budianto Tarigan dalam diskusi bersama jurnalis senior Margi Syarif.
Gimik Politik dan Tekanan yang Memberatkan
Budianto menganalisis bahwa pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto yang membahas wacana mundur tersebut dipicu oleh tekanan politik berat pasca putusan Mahkamah Agung (MA) serta terbongkarnya kasus penyadapan yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Tekanan yang cukup tinggi beberapa hari ini setelah putusan MA dan kasus penyadapan oleh oknum LSP, membuat geng Solo mengalami tekanan yang cukup berat. Pertemuan tadi pagi itu hanya gimik-gimik yang saya sebut ayunan politik. Tujuannya ya negosiasi,” ujarnya.
Ia menerangkan bahwa sesuai aturan konstitusi dalam Pasal 7A dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, pengunduran diri wakil presiden hanya sah apabila disampaikan secara resmi dan tertulis.
“Kalau Gibran memilih mengundurkan diri secara personal, dia harus bikin surat resmi ke MPR. Atau dia diberhentikan lewat mekanisme impeachment. Kalau di luar dua jalur ini, berarti ini hanya gimik politik,” tegas Budianto.
Tidak Ada Tradisi Mengundurkan Diri
Ketika menyoroti karakter politik keluarga Jokowi, Budianto secara blak-blakan meragukan ketulusan niat Gibran untuk mundur secara sukarela.
“Mana ada tradisi mereka mundur? Saya belum pernah lihat. Jangankan mundur, mengakui kesalahan saja mungkin berat. Jadi mohon maaf, saya belum percaya bahwa ini mau menyelesaikan secara her to her (kekeluargaan),” tegasnya.
Ia justru mencurigai pertemuan tertutup selama 2,5 jam antara Gibran dan Presiden Prabowo tersebut sarat dengan lobi politik demi melindungi kepentingan diri serta keluarganya.
“Mungkin juga pertemuan ini merupakan bagian dari lobi dan negosiasi ke Pak Prabowo terkait kehendak keluarga dan Gibran untuk diri dan keluarganya,” ujarnya.
Proses Hukum harus Tetap Berjalan
Meski isu pengunduran diri terus digulirkan, Budianto mendesak agar proses penegakan hukum menyangkut polemik keabsahan ijazah serta manipulasi administrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Ia menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang telah menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran tidak sah secara hukum.
“Ini yang dipakai oleh KPU jadi landasan pendaftaran Gibran sebagai wapres waktu itu. Siapa yang bertanggung jawab? Kita lihat siapa yang terlibat. Dikdasmen, KPU, dan yang lain-lain harus disidang di muka hukum. Termasuk ayahnya Gibran sebagai aktor utama harus dimintai keterangan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang adil sangat penting sebagai pendidikan politik bagi generasi muda agar persoalan negara tidak diselesaikan melalui kompromi tertutup.
“Proses hukum harus jalan. Mundur atau tidak mundur, proses hukum harus tetap berjalan biar fair,” ujarnya.
Negosiasi Tingkat Tinggi dan Ancaman Karma
Budianto menduga terdapat kesepakatan atau jaminan politik tingkat tinggi yang tengah dinegosiasikan antara kubu Jokowi dengan Presiden Prabowo di balik layar.
Namun demikian, ia mengingatkan para pemangku kekuasaan bahwa setiap penyalahgunaan wewenang pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum maupun rakyat.
“Mereka mungkin saling pegang kartu as. Tapi saya sebagai anak bangsa mengatakan, terlepas dari mereka punya komitmen, aturan hukum di negara ini harus tegak. Jangan mempertaruhkan nasib bangsa ini hanya karena kesepakatan mereka,” tegasnya.
“Hati-hati dalam mengelola negara ini. Satu saat semua kelakuan dan kebijakan yang Anda hasilkan akan dimintai pertanggungjawaban baik secara hukum, sosiologi, maupun politik. Hari ini Anda masih berkuasa, besok tidak. Jangan pernah merasa yakin untuk menipu orang secara terus-menerus. Satu saat karma itu akan berjalan,” tutupnya.
Tetap di Jalur Konstitusi
Sebagai penutup pandangannya, Budianto meminta agar proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR tetap berjalan sesuai koridor konstitusi sembari menyarankan Gibran berbesar hati menyerahkan surat pengunduran diri resmi ke MPR.
“Parlemen hari ini masih melihat situasi publik. Kita tunggu saja perkembangannya. Tapi saya menyarankan, lebih baik dan lebih terhormat jika Gibran menurunkan ego dan memberikan surat resmi ke MPR,” ujarnya.
“Gibran mundur bukan berarti tamat secara politik. Dalam politik, bisa jatuh berkali-kali. Yang penting adalah kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada bangsa ini,” tutupnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
