Repelita Jakarta - Mantan Direktur Intelijen Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Brigadir Jenderal TNI (Purn) Purnomo menilai kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai upaya kudeta yang dijalankan secara terselubung.
ADVERTISEMENT
Dalam perbincangan eksklusif pada kanal YouTube Madilog Forum Keadilan bersama jurnalis senior Darmawan Sepriyossa, ia membeberkan bahwa operasi pengintaian selama hampir dua tahun tersebut mustahil terlaksana tanpa keterlibatan orang-orang dekat Presiden Prabowo Subianto.
“Ini adalah suatu rangkaian dari yang pada akhirnya adalah pembuatan kudeta. Istilah saya adalah kudeta senyap. Karena dilakukan tidak melalui senjata,” tegas Brigjen Purnomo kepada jurnalis senior Darmawan Sepriyossa.
Kuda-Kuda Troya di Lingkaran Istana
Brigjen Purnomo menelusuri benang merah konspirasi politik ini sejak terjadinya pertemuan di Solo sesaat setelah kemenangan Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2024 lalu.
Menurutnya, pada fase transisi tersebut terdapat sejumlah figur yang sengaja disusupkan ke dalam lingkaran dalam kekuasaan sebagai kuda Troya untuk memantau pergerakan kepala negara.
“Setelah Presiden Prabowo dinyatakan menang, maka ada pertemuan Solo sehingga ada beberapa nama yang dimasukkan ke dalam. Inilah kuda-kuda Troya,” ujarnya.
Ia menggarisbawahi bahwa penyadapan yang berlangsung sejak Januari 2025 hingga terbongkar pada Oktober 2026 membutuhkan dukungan teknis maupun akses dari orang-orang yang berada tepat di sekeliling Prabowo.
“Rekaman ini berjalan dua tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Berarti di lingkaran Prabowo adakah orang-orang yang membantu perencanaan ini? Ada kemungkinan. Tanpa ada bantuan itu, maka peralatan ini tidak akan berjalan semestinya,” tegasnya.
Ancaman Pembunuhan dan Sabotase
Lebih lanjut, Purnomo memperingatkan adanya potensi ancaman serius terhadap keselamatan jiwa presiden karena perangkat pengintai canggih tersebut sanggup merekam gambar, video, hingga melacak posisi secara langsung.
“Apakah tidak mudah itu? Makanya tadi saya bilang harus dibentuk satu tim gabungan. Siapa tahu ada TNI yang terlibat, ada sipil di istana yang terlibat. Saya bertanya, Darmawan bisa masuk istana enggak? Saya saja purnawirawan, kan tidak bisa,” sindirnya.
Desakan Tim Gabungan Jangan Bebankan Polisi Sendirian
Mengingat perkara ini menyangkut keamanan serta kedaulatan negara, Purnomo mendesak agar penanganan penyidikannya tidak dibebankan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang diri.
Ia menyarankan pembentukan tim gabungan yang beranggotakan unsur Polisi Militer TNI, Intelijen TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), serta BAIS agar seluruh jaringan pelaku dapat dibongkar secara menyeluruh.
“Karena ini sudah menyangkut kepentingan negara, maka tidak bisa hanya ditangani oleh pihak polisi saja. Saya menyarankan dibentuk satu tim kerja yang melibatkan intelijen TNI, BIN, BAIS, dan sebagainya sehingga ini terbuka lebar,” tegasnya.
Purnomo menilai penyidik kepolisian menanggung tekanan batin yang berat lantaran harus memeriksa rekan sejawat maupun senior satu angkatan mereka sendiri.
“Kasihan polisi. Mereka memeriksa teman, kakak, adik satu letting. Beban mental itu berat. Jangan sampai nama baik Pak Suyudi dan institusi Polri yang sudah mulai dipercaya rakyat justru dirusak oleh keterlambatan penanganan kasus ini,” ujarnya.
Perbandingan dengan Turki dan Ancaman Konflik Horizontal
Purnomo turut membandingkan penanganan perkara ini dengan ketegasan pemerintah Turki saat menumpas percobaan kudeta pada tahun 2016 hanya dalam hitungan hari.
Ia meyakini aparat intelijen Indonesia memiliki kapasitas yang setara untuk menuntaskan kasus tersebut asalkan para pemimpin saat ini menunjukkan keberanian politik.
“Intelijen Indonesia punya kemampuan setara. Hanya tinggal apakah kemampuan itu dipakai atau tidak oleh para pejabat sekarang,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahaya perpecahan horizontal yang dapat membuka celah masuknya intervensi asing apabila pengusutan kasus ini berjalan lambat.
“Semakin lama berjalan lambat, potensi perpecahan di negeri ini makin besar. Perpecahan adalah fase pertama negara asing untuk mengasuki republik. Jangan sampai kita diadu domba,” ujarnya.
Tolak Isu Satu Paket dan Mundurnya Gibran
Menanggapi kabar niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Purnomo menekankan bahwa langkah mundur dari jabatan publik tidak boleh menghentikan proses pidana terkait dugaan pemalsuan dokumen.
“Walaupun nanti Gibran menyatakan mundur, tetapi pidana tetap berjalan. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk. Rakyat sudah percaya kepada Polisi dan Presiden, jangan dirusak hanya karena kepentingan orang yang tidak jelas,” tegasnya.
Ia pun menolak keras wacana pengunduran diri presiden dan wakil presiden secara satu paket karena menilai Presiden Prabowo sama sekali tidak tersangkut masalah hukum tersebut.
“Itu tidak masuk akal. Pak Prabowo tidak punya masalah. Fokus saja pada penuntasan kasus penyadapan dan ijazah. Jangan menimbulkan konflik horizontal,” tutupnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
