Repelita Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto melontarkan kritik tajam terhadap manuver Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengutarakan niat mundur namun sekaligus meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya di peradilan tata usaha negara.
ADVERTISEMENT
Analisis kritis tersebut disampaikan Bambang Widjojanto saat berdiskusi bersama pembawa acara Mas Dian dalam tayangan program Obrolan Waras yang diunggah melalui kanal YouTube NBW Media.
Ia menilai langkah politik putra sulung mantan Presiden Joko Widodo tersebut sebagai bentuk politik dua muka yang berupaya memperlambat proses serta mengulur waktu di tengah derasnya gelombang tekanan publik.
Menurut Bambang, rangkaian peristiwa dramatis yang terjadi secara beruntun mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 hingga putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 telah meruntuhkan legitimasi pencalonan Gibran secara telak.
Situasi tersebut kian terjepit menyusul penangkapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan, kehadiran Joko Widodo di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 November, aksi rakyat bela Indonesia di Al Azhar pada 8 November, hingga mundurnya tiga elite Partai Solidaritas Indonesia yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka pada 9 November 2026.
Berpijak pada fakta hukum bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan telah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung dan ijazah tidak ditemukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Bambang menilai upaya pengujian ulang di Pengadilan Tata Usaha Negara sudah tidak lagi memiliki landasan hukum maupun kedudukan hukum yang sah.
"Jadi ini kan politik dua muka disebutkan dia berniat tapi ingin membuktikan kan dia sebenarnya tidak ingin mengundurkan diri kan," kata Bambang Widjojanto dalam tayangan kanal YouTube NBW Media tersebut.
Ia turut mencermati pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai pertemuan selama dua setengah jam antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran pada Selasa pagi, 10 November 2026, yang menyebutkan bahwa kepala negara tidak menolak niat mundur wakilnya melainkan memberikan sejumlah saran.
Bambang berpandangan bahwa kondisi hari ini menjadi lonceng awal runtuhnya legitimasi kekuasaan Joko Widodo sekaligus kemenangan moral bagi koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa yang konsisten menyuarakan kebenaran.
Di akhir perbincangan, ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap tegas menyiapkan dua calon pengganti sesuai amanat Pasal 8 konstitusi serta memperingatkan Gibran agar tidak sekadar bermain retorika maju mundur yang justru memperburuk krisis kepercayaan publik.
"Mas Gibran jangan cuman berniat, niatmu itu harus diaktualisasikan, jangan main maju mundur ya, jangan main maju mundur, Mas Gibran bukan undur-undur," tegas Bambang Widjojanto.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
