Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr Ahmad Yani mengingatkan potensi jebakan hukum dan kerumitan ketatanegaraan di tengah memanasnya bursa pencalonan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
Peringatan serius mengenai risiko jebakan konstitusional bagi Presiden Prabowo Subianto tersebut disampaikan Ahmad Yani saat berdialog dengan jurnalis senior Hersubeno Arief melalui kanal YouTube Hersubeno Point pada Senin, 16 November 2026.
Dalam perbincangan tersebut, keduanya menyoroti rencana jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 2 Desember yang dinilai bertabrakan dengan agenda lawatan luar negeri Presiden Prabowo.
Merujuk pada aturan Undang-Undang MD3 dan tata tertib MPR, pengajuan dua nama calon wakil presiden oleh presiden bersifat imperatif dan harus diserahkan paling lambat empat belas hari sebelum sidang paripurna digelar.
Jika ditarik mundur dari tanggal 2 Desember, tenggat waktu penyerahan nama jatuh pada 18 November, padahal Presiden Prabowo baru menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pimpinan partai koalisi sekitar tanggal 20 November.
Padahal, Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan ruang waktu yang jauh lebih longgar yakni maksimal enam puluh hari sejak kursi wakil presiden dinyatakan kosong hingga pertengahan Januari mendatang.
Ahmad Yani mengkhawatirkan pemaksaan jadwal yang terlalu sempit justru memicu perdebatan tafsir antara hari kerja dan hari kalender serta menciptakan lubang hukum yang membuat proses pemilihan menjadi cacat prosedural.
"Kita setuju dengan percepatan tapi tidak ada boleh ada lubang-lubang hukum ada cela-cela hukum yang membuat yang namanya itu menjadi cacat prosedural seperti itu nah ini kalau cacat prosedural menimbulkan komplikasi ketatanegaraan lagi kita sudah menyelesaikan urusannya Gibran menimbulkan persoalan baru seperti itu," tegas Ahmad Yani.
Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa apabila Presiden Prabowo melewati tenggat waktu yang dikunci oleh aturan undang-undang, celah administratif tersebut berpotensi dimanfaatkan lawan politik di tengah situasi negara yang tidak normal.
"Saya tidak ingin bahwa ada jebakan-jebakan yang dilakukan kita tuh di luar ini kan tidak ada di ruang yang vakum Pak Ersu," ujar Ahmad Yani.
Ia menekankan agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan atau sengaja menciptakan celah prosedural untuk menjerat kepala negara dengan tuduhan melanggar ketentuan perundang-undangan hingga berujung pada pasal pemakzulan.
Untuk menutup celah jebakan politik tersebut, Ahmad Yani menyarankan agar pimpinan MPR merekonstruksi ulang kesepakatan tanggal sidang paripurna dalam rapat gabungan tetap dalam koridor enam puluh hari.
Ia juga mendorong Presiden Prabowo memanfaatkan waktu secara ideal untuk menyeleksi figur calon wakil presiden yang benar-benar sevisi dan seirama agar program pemerintahan berjalan sukses hingga akhir masa jabatan.
"Kita ingin yang ideal sudahlah kita mengambil pelajaran akibat yang kemarin ya kan yang tidak ideal seperti itu kita jangan ulangi lagi yang tidak ideal kita ingin yang ideal ya," pungkas Ahmad Yani. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok