Repelita Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Beathor Suryadi, melontarkan kritik keras yang tajam terhadap tata kelola lingkungan hidup pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menilai bahwa Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengalami kemunduran yang sangat serius akibat dominasi kepentingan oligarki yang mengakar kuat di birokrasi.
ADVERTISEMENT
Menurut Beathor, selama periode kepemimpinan Jokowi yang lalu, sektor lingkungan hidup justru berubah menjadi arena yang sangat rentan terhadap kepentingan ekonomi kelompok tertentu.
Kerentanan tersebut secara khusus berkaitan dengan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam yang seharusnya dilindungi untuk kepentingan rakyat banyak.
Ia menyebut lemahnya pengawasan dari aparat terkait telah membuka ruang lebar bagi praktik-praktik curang yang merugikan negara.
Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dari sisi kerusakan lingkungan yang masif, tetapi juga potensi kehilangan penerimaan pajak yang sangat besar.
Dalam konteks evaluasi yang mendalam itu, Beathor menilai penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup yang baru merupakan langkah yang tepat dan visioner.
Ia menyebut sosok Jumhur memiliki rekam jejak panjang serta pemahaman yang mendalam terkait berbagai persoalan lingkungan hidup.
Pengetahuan tersebut mencakup juga pemahaman tentang kerusakan hutan yang terjadi di berbagai wilayah Nusantara selama puluhan tahun.
Beathor secara spesifik menyinggung salah satu peristiwa kerusakan hutan di wilayah Sumatra yang menurutnya menjadi contoh nyata betapa lemahnya tata kelola lingkungan.
Ia menilai kasus kebakaran dan alih fungsi lahan tersebut mencerminkan bagaimana praktik eksploitasi sumber daya alam berjalan tanpa kontrol yang memadai dari pemerintah.
Lebih lanjut, Beathor mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa Jumhur memiliki data yang sangat kuat di tangannya.
Data tersebut menunjukkan keberadaan sekitar 3 juta hektare lahan hutan yang diduga kuat ditanami kelapa sawit tanpa dilengkapi izin lingkungan hidup yang sah.
Ia menegaskan dengan tegas bahwa praktik ilegal semacam itu tidak hanya melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
Praktik tersebut juga berpotensi sangat merugikan keuangan negara karena tidak adanya kewajiban pembayaran pajak dari hasil perkebunan sawit.
“Kalau tidak ada izin, otomatis tidak ada kontribusi pajak yang masuk ke negara. Ini kerugian besar, bukan hanya secara ekologis, tapi juga secara ekonomi,” ujar Beathor di Jakarta pada Kamis, 29 April 2026.
Ia berharap penuh di bawah kepemimpinan Jumhur Hidayat, KLH dapat melakukan pembenahan secara menyeluruh dan sistematis.
Pembenahan tersebut mencakup penertiban lahan-lahan ilegal yang tersebar di berbagai pelosok negeri tanpa pandang bulu.
Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap para pelanggar aturan lingkungan juga harus menjadi prioritas utama kementerian.
Penguatan sistem pengawasan lingkungan melalui teknologi modern dan peningkatan jumlah personel pengawas juga dinilai sangat mendesak untuk segera dilakukan.
Beathor juga mendorong pemerintah untuk tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang selama ini diduga memanfaatkan celah regulasi.
Celah regulasi tersebut kerap dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis semata tanpa mempedulikan kelestarian alam dan hak masyarakat adat.
Menurutnya, upaya pemulihan ekosistem yang rusak harus berjalan seiring dengan penegakan keadilan ekonomi bagi rakyat kecil.
“Momentum ini harus digunakan untuk membersihkan sektor lingkungan dari praktik oligarki dan mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan,” jelasnya di akhir pernyataan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
