Repelita Jakarta - Debat panas terjadi antara Ade Darmawan dan Ferdinand Hutahaean mengenai gugatan Denny Indrayana terhadap syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi.
Diskusi itu tersaji di kanal YouTube KOMPASTV pada 22 September 2026.
ADVERTISEMENT
Denny Indrayana selaku pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden.
Ia menilai persyaratan pendidikan Gibran cacat secara administratif.
Denny membeberkan adanya manipulasi frasa pengecualian dalam Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.
Frasa tersebut mengecualikan bukti kelulusan SMA bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Ia juga mempertanyakan penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran yang diproses sangat singkat.
Hakim MK meminta KPU menyerahkan notulensi pembahasan pasal tersebut.
Ade Darmawan, Waketum Brigade Relawan Nusantara, menilai gugatan itu sebagai delusi dan wayang politik.
Menurutnya, perkara PHPU sudah final dan binding sejak putusan sebelumnya.
Ia menyebut gerakan Denny cs terorkestrasi untuk menyerang keluarga Jokowi.
Ferdinand Hutahaean, praktisi hukum, menanggapi bahwa MK telah mengeluarkan PMK Nomor 1 yang mengatur penanganan sengketa di luar batas waktu normal.
Sidang pemeriksaan pendahuluan telah digelar Senin 21 September 2026 malam.
Putusan sela mengenai kelayakan formal permohonan dijadwalkan pada 28 September 2026.
Ferdinand menekankan bahwa permohonan masih dapat diproses berdasarkan aturan baru tersebut.
Gibran diketahui menempuh pendidikan SMA di Orchid Park Secondary School Singapura, lalu MDIS, dan program Insearch University of Technology Sydney.
Perdebatan ini menyoroti kembali persoalan syarat pendidikan calon pemimpin nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
