Repelita Jakarta - Lembaga pengawal regulasi wilayah timur menilai kehadiran karya sinematik independen mengenai realitas sosial di bumi cenderawasih patut dijadikan rujukan instrospeksi tata kelola birokrasi nasional.
Kendati demikian jajaran otoritas penentu kebijakan memastikan bahwa akselerasi pembangunan pada wilayah otonom tersebut akan terus berjalan beriringan dengan nilai kemanusiaan serta kearifan lokal.
ADVERTISEMENT
Penyampaian data faktual di dalam visualisasi mandiri itu dianggap mampu memberikan sumbangsih pemikiran konstruktif bagi jajaran kementerian pusat hingga pemerintah daerah dalam merumuskan postur ekonomi politik.
“Kami melihat ini menjadi bagian dari kritikan bagi pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten atau juga pihak private company bagaimana cara pendekatan terhadap pembangunan di Papua,” ujar Velix dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Ada Apa di Balik Film Pesta Babi?' yang disiarkan di iNews, Selasa (19/5/2026).
Pihak otoritas menegaskan bahwa komitmen kepemimpinan eksekutif periode berjalan tetap mengutamakan dialog kultural yang seimbang dalam mengeksekusi setiap proyek strategis nasional di tanah papua.
Prinsip keadilan sosial serta perlindungan hak asasi masyarakat adat menjadi pilar utama di samping pengakuan terhadap produk jurnalistik alternatif yang memiliki kemandirian narasi publik.
Namun demikian jajaran pengambil kebijakan menyayangkan adanya ketimpangan ruang jurnalisme karena materi dokumenter itu dianggap belum memberikan porsi klarifikasi yang proporsional bagi institusi negara.
"Kami tidak melihat ada segmen dari pemerintah meski dalam film ini ada dua kali screen yang menjelaskan tentang rapat kabinet tentang Papua yang menghadirkan kami di dalam film itu, tapi juga harus diberikan ruang dalam film itu kepada kami menjelaskan tentang arah kebijakan pemerintah hari ini," ucapnya.
Sebelumnya agenda pemutaran dokumenter kontroversial di salah satu lingkungan perguruan tinggi wilayah maluku utara pada pertengahan bulan ini terpaksa dihentikan sepihak oleh otoritas pengamanan teritorial militer.
Langkah sterilisasi wilayah kampus tersebut sempat diwarnai adu argumentasi lisan yang cukup alot antara panitia penyelenggara mahasiswa dan sejumlah personel tentara nasional indonesia sebelum akhirnya dibubarkan total.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
