Repelita Jakarta - Penelusuran kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo terus memunculkan sejumlah tanda tanya di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
Sorotan utama kali ini tertuju pada munculnya nama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti dalam daftar target pemantauan komunikasi.
Kehadiran sosok perwira tinggi yang memegang peran vital dalam struktur intelijen kepolisian tersebut dinilai sebagai salah satu temuan paling mengejutkan di balik bergulirnya skandal ini.
Politisi senior Akbar Faizal ikut mencermati kejanggalan dalam daftar ribuan catatan sasaran yang disebut terekam pada sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Akbar Faizal menilai terdapat hal krusial yang wajib dijelaskan kepada publik mengenai kriteria siapa saja tokoh yang masuk daftar penyadapan dan siapa yang justru tidak tercatat.
Ia secara khusus mempertanyakan alasan di balik masuknya nama pejabat tinggi intelijen Polri tersebut dalam daftar target yang bahkan turut menyasar istrinya.
"Kenapa Kabaintelkam bahkan dengan istrinya juga ada (dalam daftar penyadapan)?" kata Akbar Faizal, dikutip Senin (9/11/2026).
Akbar Faizal Singgung Nama Jokowi, Gibran hingga Kaesang
Selain mempersoalkan tercatatnya nama Dedy Kusuma Bakti, Akbar Faizal juga menyoroti tidak ditemukannya nama sejumlah tokoh yang belakangan kerap dikaitkan dengan lingkar kekuasaan sebelumnya.
Nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menjadi bagian dari pertanyaan tajam yang dilontarkan Akbar Faizal.
Ketidakhadiran deretan nama tersebut dalam daftar yang disorotnya memunculkan tanda tanya besar mengenai pola pemilihan target pemantauan komunikasi.
Akbar Faizal seolah ingin menggali alasan mengapa figur-figur yang dianggap memiliki pengaruh politik besar tidak muncul dalam catatan sistem, sementara pejabat intelijen negara justru diduga masuk daftar pemantauan.
Polemik mengenai kejanggalan daftar target ini pun membuat istilah Geng Solo kembali ramai menjadi bahan perbincangan publik.
Meskipun demikian, belum adanya nama-nama tersebut dalam daftar yang disorot tidak serta-merta membuktikan adanya perlindungan ataupun keterlibatan pihak tertentu.
Profil Dedy Kusuma Bakti, Jenderal Bintang Tiga yang Jadi Sorotan
Sosok Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti memiliki kedudukan yang sangat strategis di dalam institusi kepolisian.
Ia dikenal luas sebagai perwira tinggi yang memiliki rekam jejak panjang di bidang intelijen dan keamanan negara.
Dedy Kusuma Bakti merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1996 sekaligus bagian dari angkatan pertama SMA Taruna Nusantara Magelang.
Sepanjang perjalanan kariernya, ia lebih banyak mengemban tugas-tugas yang berkaitan erat dengan fungsi intelijen kepolisian.
Sejumlah jabatan strategis pernah dipercayakan kepadanya, di antaranya Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Sumatera Utara pada periode 2016 hingga 2019.
Setelah itu, ia melanjutkan pengabdian di lingkungan Polda Jawa Barat pada 2019, lalu bertugas di Polda Kalimantan Timur pada 2022, dan Polda Metro Jaya pada 2024.
Kariernya semakin berkembang ketika dipercaya menduduki posisi Direktur Politik Baintelkam Polri pada Juli 2024 sebelum mendapat penugasan sebagai perwira tinggi di Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2025.
Puncak pengabdiannya terjadi saat dilantik oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kabaintelkam Polri pada 2 Oktober 2026 yang sekaligus mengukuhkan pangkat Komisaris Jenderal di pundaknya.
Karena posisinya yang bersentuhan langsung dengan fungsi intelijen dan keamanan negara, dugaan masuknya nama Dedy Kusuma Bakti dalam daftar penyadapan menjadi persoalan serius yang membutuhkan penjelasan resmi.
Empat Nama Terseret Kasus Penyadapan, Slamet Uliandi Jadi Tersangka
Di tengah berkembangnya polemik mengenai daftar target tersebut, proses penyidikan di Bareskrim Polri dilaporkan terus mengalami perkembangan.
Kadiv TIK Polri nonaktif Irjen Pol Slamet Uliandi disebut telah ditetapkan sebagai tersangka keempat dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Penetapan status tersangka terhadap Slamet Uliandi melengkapi tiga nama perwira tinggi lain yang lebih dulu terseret, yakni mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Perkara ini menyita perhatian luas karena dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar kepala negara, melainkan juga sejumlah pejabat pemerintahan, kalangan menteri, hingga pimpinan redaksi media massa.
Persoalan hukum yang dipersoalkan aparat penyidik bukan sekadar aktivitas pemantauan komunikasi semata, melainkan dugaan penggunaan sistem penyadapan tanpa dasar kewenangan dan prosedur hukum yang sah.
Diduga Hapus Jejak Penyadapan, Ancaman Hukuman Maksimal 10 Tahun
Aspek lain yang turut menjadi perhatian serius tim penyidik adalah dugaan penghilangan catatan aktivitas penyadapan yang terjadi pada Oktober 2026.
Dalam berkas perkara yang disorot, penghapusan log sistem tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas pemantauan yang sebelumnya tercatat.
Apabila tindakan penghilangan jejak digital tersebut terbukti, konsekuensi hukum yang dihadapi para pihak yang terlibat dipastikan akan semakin berat.
Para tersangka dalam kasus ini disebut dijerat menggunakan Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP Nasional serta Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ancaman hukuman pidana maksimal yang membayangi para tersangka dalam konstruksi pasal tersebut mencapai 10 tahun penjara.
Meski demikian, penetapan status tersangka tidak berarti seseorang telah dinyatakan bersalah secara hukum sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.
Pembuktian menyeluruh mengenai peran masing-masing pihak, legalitas penggunaan sistem penyadapan, serta dugaan penghilangan data tetap harus diuji melalui proses persidangan.
Nasib Geng Solo Ikut Dipertanyakan
Munculnya nama Kabaintelkam Polri dalam daftar sasaran penyadapan membuat konstruksi persoalan di balik skandal ini menjadi semakin kompleks.
Di satu sisi terdapat dugaan pemantauan terhadap sejumlah pejabat tinggi negara, sementara di sisi lain Akbar Faizal mempertanyakan mengapa nama Jokowi, Gibran, dan Kaesang tidak muncul dalam daftar yang sama.
Pertanyaan tajam mengenai pola pemilihan target tersebut kemudian membawa kembali perhatian publik pada eksistensi kelompok yang dijuluki Geng Solo.
Namun, belum munculnya nama-nama yang dikaitkan dengan kelompok tersebut dalam daftar yang dipersoalkan belum cukup untuk menyimpulkan bagaimana posisi mereka dalam perkara ini.
Publik kini menantikan penjelasan yang lebih terbuka mengenai tujuan operasi penyadapan, sosok yang memberikan perintah, mekanisme penggunaan sistem LIMS, hingga alasan pejabat intelijen justru ikut menjadi target.
Skandal ini sekaligus menjadi ujian berat bagi penegakan hukum dan pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi intelijen negara.
Kewenangan aparat negara dalam menjaga stabilitas keamanan tidak boleh berubah menjadi alat untuk memasuki ruang privasi warga negara tanpa landasan hukum yang jelas.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
