Repelita Jakarta - Pengusutan skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menampilkan dua perbandingan reaksi yang bertolak belakang dari pimpinan nasional.
Di satu pihak, Kepala Negara mengaku sangat prihatin hingga kaget sewaktu mengetahui dirinya diduga kuat menjadi sasaran pengintaian tanpa izin oleh jajaran perwira tinggi kepolisian.
ADVERTISEMENT
Di pihak lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo justru menunjukkan gestur tersenyum serta memilih irit bicara saat dimintai respons atas terseretnya nama sang mantan ajudan.
Kaget dan Prihatin, Presiden Perintahkan Pengusutan Transparan
Keterkejutan Presiden Prabowo diawali dari penuturan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Rabu 4 November 2026 yang menyebut pimpinan negara merasa sangat prihatin.
Prasetyo Hadi membeberkan bahwa tindakan penyadapan serta penghapusan alat bukti elektronik tersebut sangat mengkhawatirkan karena dilakukan oleh oknum di bawah struktur kepresidenan.
Menanggapi insiden tersebut, Presiden menginstruksikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar mengusut perkara tersebut secara transparan, objektif, serta tidak menutup-nutupi fakta.
Langkah tegas dilakukan pada hari yang sama dengan memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan dan menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas.
Pengakuan Terkejut Presiden di Hambalang
Reaksi psikologis Presiden Prabowo diungkapkan lebih rinci oleh mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Da'i Bachtiar usai pertemuan silaturahmi di Hambalang Bogor pada Minggu 8 November 2026.
Melalui wawancara bersama kanal iNews pada Senin 9 November 2026, Da'i Bachtiar menceritakan bahwa Presiden mengaku sangat terkejut sewaktu menyadari dirinya menjadi target operasi penyadapan.
"Iya, beliau mengatakan bahwa, 'Saya ini (soal penyadapan) terjadi kaget juga, syok juga'," kata Da'i menirukan ucapan Presiden Prabowo.
Da'i Bachtiar mengaitkan insiden penyelewengan di tubuh Korps Bhayangkara tersebut sebagai bentuk musibah internal yang harus diselesaikan lewat penegakan hukum secara profesional.
Pertemuan silaturahmi purnawirawan di Hambalang pada Minggu 8 November 2026 tersebut dihadiri sepuluh mantan Kapolri, termasuk Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan kepastian pada Senin 9 November 2026 bahwa pembahasan perkara penyadapan ilegal memang sempat mengemuka dalam pertemuan Hambalang.
Sufmi Dasco Ahmad mengutarakan bahwa kasus penyadapan secara melawan hukum itu kini telah diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara tuntas.
Senyum dan Jawaban Singkat Joko Widodo
Sementara itu, pemandangan berbeda ditunjukkan oleh Joko Widodo saat dihampiri insan pers di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 5 November 2026.
Sewaktu sidang diskors pukul 12.47 WIB, para awak media langsung mencecar Joko Widodo mengenai penetapan status tersangka terhadap mantan ajudannya, Listyo Sigit Prabowo.
"Pak Listyo Sigit jadi tersangka, tanggapannya, Pak?" tanya wartawan di lokasi persidangan.
Joko Widodo tidak memberikan tanggapan lisan atas pertanyaan tersebut dan hanya menebarkan senyuman sambil terus melangkah meninggalkan area persidangan.
Beberapa saat kemudian, Joko Widodo memberikan pernyataan singkat terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dengan mengimbau agar semua pihak menghormati proses.
"Kita semuanya ikuti proses hukum yang ada," kata Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 5 November 2026.
Saat ditanya kembali mengenai dugaan adanya tindakan makar di balik skandal tersebut, Joko Widodo tetap memberikan jawaban pendek.
"Kita bersama ikuti proses hukum yang ada," ucap Joko Widodo secara singkat.
Sorotan Hubungan Masa Lalu dan Penetapan Tersangka
Sorotan terhadap Joko Widodo menguat mengingat Listyo Sigit Prabowo pernah mengemban tugas sebagai ajudan Presiden sebelum dilantik menjabat Kapolri pada 27 Januari 2021.
Hingga kini penyidik kepolisian belum menemukan bukti keterlibatan Joko Widodo, meski publik terus menyoroti dinamika hubungan historis antarpenyelenggara negara tersebut.
Penyidikan mendalam mencatat empat perwira tinggi kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka didakwa menyalahgunakan perangkat Lawful Interception Management System secara ilegal serta merusak kerahasiaan data elektronik milik negara. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
