Repelita Jakarta - Langkah hukum permohonan pemakzulan terhadap kedudukan wakil presiden periode berjalan kini mendapatkan dukungan moral sekaligus catatan kritis dari elemen pergerakan sipil nasional.
Upaya pengusutan legalitas pemenuhan prasyarat kualifikasi kepemimpinan tersebut diharapkan tetap berjalan murni demi tegaknya konstitusi tanpa ditunggangi agenda transaksional kelompok tertentu.
ADVERTISEMENT
Melalui rilis tulisan resmi pada Senin dua puluh satu September dua ribu dua puluh enam, Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menyatakan kesetujuannya atas langkah pemberhentian jabatan tersebut.
Ia menegaskan sikap pribadinya yang setuju Gibran di Makzulkan di Mahkamah Konsitusi karena syarat calon sebagai Wapres tidak terpenuhi.
Koordinator Indonesia Bersatu tersebut menjabarkan adanya temuan informasi meresahkan mengenai rekam jejak kelulusan sang pejabat formal yang sempat beredar luas di platform perpesanan digital.
Menurutnya, polemik pemenuhan kualifikasi usia minimal dan legalitas administrasi tingkat sekolah lanjutan tingkat atas telah memicu gonjang-ganjing ketatanegaraan sejak masa kompetisi politik silam.
Lebih lanjut, pembicara tersebut mengaitkan kelolosan kandidat bersangkutan dengan penerapan pola nepotisme oleh rezim terdahulu melalui manipulasi putusan lembaga peradilan tertinggi yang dipimpin kerabat dekatnya.
Dalam ulasannya, ia mengingatkan agar pergerakan gugatan yang dimotori oleh Denny Indrayana tidak dijadikan alat politik untuk memuluskan kepentingan figur lain guna mengambil alih posisi kekuasaan secara oportunis.
Pihaknya mengharapkan majelis hakim konstitusi mampu menjadikan momentum persidangan ini sebagai pembuktian independensi kelembagaan dalam menjunjung tinggi wibawa hukum di tanah air.
Otoritas peradilan tertinggi dituntut berani mengambil keputusan objektif dan melepaskan diri dari segala bentuk pengaruh bayang-bayang kekuatan politik masa lalu demi menjaga kehormatan martabat bangsa.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
