Repelita [Jakarta] - Kebijakan penghentian sementara atau moratorium pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Subang, Jawa Barat, kini memicu keresahan mendalam bagi para mitra pelaksana.
Sejumlah yayasan yang telah merampungkan konstruksi fisik fasilitas tersebut saat ini masih terkatung-katung menunggu instruksi operasional lebih lanjut dari pihak pusat.
ADVERTISEMENT
Ketidakpastian regulasi ini membuat pengelola di lapangan merasa khawatir terkait keberlangsungan program yang sebelumnya telah disiapkan secara matang.
Salah satu mitra penyelenggara di Kecamatan Kasomalang, Jaka Arizona, mengungkapkan keresahannya atas situasi yang terjadi pada Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, kondisi ini semakin pelik menyusul mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan pejabat tinggi Badan Gizi Nasional.
Kasus tersebut tentunya sangat berdampak pada mitra MBG di daerah, khususunya yang sudah membangun dapur dan siap beroperasi namun belum ada kejelasan lebih lanjut.
Kendati demikian, Jaka tetap memandang langkah moratorium dari kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional sebagai upaya evaluasi yang cukup beralasan.
Kebijakan ini dipandang perlu untuk melakukan pemetaan ulang mengenai jumlah unit dapur yang telah berdiri secara merata di berbagai wilayah.
Di sisi lain, Jaka mendesak pemerintah untuk segera memberikan perhatian khusus kepada yayasan yang telah mengucurkan investasi besar untuk pembangunan fisik.
Yayasan mitra MBG yang saya kelola telah menyelesaikan seluruh pembangunan dan persiapan dapur hingga 100 persen.
Mulai dari pembangunan gedung, pengadaan peralatan memasak, hingga sarana pendukung lainnya telah siap digunakan 100 persen.
Meskipun fasilitas penunjang sudah rampung sepenuhnya, status administratif dapur tersebut saat ini masih tersangkut dalam kategori draf.
Jaka mengaku khawatir jika penundaan ini berlangsung terlalu lama karena berpotensi memicu kerugian finansial hingga mencapai Rp 1 miliar bagi yayasan.
Yang menjadi kekhawatiran kami adalah potensi kerugian yang cukup besar karena semua investasi sudah dilakukan.
Kami berharap pemerintah juga memperhatikan dapur-dapur yang sudah siap beroperasi meskipun belum resmi berjalan.
Ia berharap otoritas terkait segera memberikan kepastian agar pelayanan penyediaan asupan bergizi bagi masyarakat dapat segera terlaksana sesuai rencana awal. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
