Repelita Jakarta - Aparat kepolisian diminta untuk membuktikan keterkaitan langsung antara wacana percepatan Pemilu 2029 yang dilontarkan Ketua Umum Pro-Jokowi Budi Arie Setiadi dengan aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan pada 27 Agustus lalu.
Tuntutan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum All Cipayung Nusantara David Pajung guna memastikan ada atau tidaknya korelasi dari pernyataan yang dianggap sebagai tahap prakondisi terhadap aksi mobilisasi massa di lapangan.
ADVERTISEMENT
Kepastian hukum dari pihak kepolisian dinilai sangat krusial agar tidak timbul simpang siur informasi mengenai dalang di balik gejolak massa tersebut.
"Polisi harus bisa membuktikan ketika terjadi korelasi antara ajakan-ajakan di tahap awal yang sering saya sampaikan prakondisi, kemudian masuk pada aksi-aksi lapangan yang sifatnya mobilisasi," ujar David dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Bisik-Bisik Percepatan Pemilu, Siapa Mengusik?' di iNews, Selasa (15/9/2026).
Penanganan aksi demonstrasi yang melibatkan pengerahan massa secara masif membutuhkan pembuktian ilmiah dari lembaga penegak hukum untuk mengusut keterlibatan para pihak terkait.
Pertanggungjawaban institusi kepolisian dinilai menjadi kunci utama dalam membedakan antara penyampaian aspirasi murni dengan upaya penyebaran narasi provokatif.
"Ketika terjadi mobilisasi maka di situ institusi-institusi negara harus masuk dalam konteks ranah mereka, baik di kepolisian yang harus memberikan kepastian pembuktian kalau memang apa yang selama ini prakondisi, statement, ajakan itu berkorelasi langsung dengan kejadian-kejadian di lapangan," tuturnya.
Aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu sejatinya berlangsung aman dan kondusif hingga sore hari tanpa adanya peristiwa menonjol dari kelompok massa awal.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang turun ke jalan dilaporkan menjalankan aksi unjuk rasa sesuai aturan yang berlaku hingga batas waktu sore hari.
"Ketika demo 27 Agustus kemarin itu sama dengan tahun 2025, itu kan ketika demonstrasi berjalan normal khususnya dari komunitas masyarakat Pati sampai jam 4 sore enggak ada kejadian luar biasa," ucapnya.
Eskalasi kerusuhan justru pecah ketika terdapat kelompok susupan yang sengaja memanfaatkan momentum demonstrasi untuk menciptakan kekacauan di tengah masyarakat.
Tindakan anarkis dari kelompok penyusup tersebut berdampak buruk pada kerusakan fasilitas publik hingga mengancam stabilitas keamanan nasional.
"Tetapi menjadi problem ketika ada kelompok lain yang memboncengi aksi-aksi aspirasi itu. Itu menjadi problem karena menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan publik, bahkan ancaman terhadap negara karena terjadi kerusuhan signifikan," kata dia.
Penyulut polemik ini berawal dari penuturan Budi Arie mengenai analisis 'percepatan sejarah' politik nasional sebelum agenda pemilu lima tahunan 2029 yang diutarakannya persis di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Rekaman video pernyataan kontroversial tersebut menyebar luas di platform media sosial setelah dibagikan oleh pakar hukum tata negara melalui akun @dennyindrayana99
Dalam rekaman tersebut, Budi Arie menyerukan kepada seluruh jaringan relawan untuk bersiap menghadapi potensi pergeseran jadwal agenda politik nasional.
“Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. ‘Pak kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’ Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomong Pemilu 2029, Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?” kata Budi Arie.
Menanggapi gelombang kegaduhan publik yang meluas, Budi Arie akhirnya menyampaikan pernyataan maaf secara terbuka melalui akun @budiariesetiadi
pada Rabu (26/8/2026).
Dirinya berdalih bahwa narasi percepatan pemilu tersebut murni merupakan pandangan akademis pribadi tanpa ada campur tangan dari Joko Widodo.
"Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini, yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi, memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut," kata Budi Arie.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut juga menegaskan independensi analisisnya dari bayang-bayang presiden terdahulu.
"Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengaitkan dengan Bapak Joko Widodo," ujarnya.
Ia menyatakan siap menanggung seluruh risiko hukum dan dampak publik yang ditimbulkan dari lontaran analisis politiknya tersebut.
"Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut," ucapnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
