[MENOHOK] Honorer Reza Sudrajat Sebut MBG Hanya Menguntungkan Pebisnis Dapur, Bukan Dunia Pendidikan

Repelita [Jakarta] - Guru honorer, Reza Sudrajat, melayangkan kritik tajam terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggapnya telah mengabaikan esensi dunia pendidikan.

Ia menilai kebijakan tersebut lebih condong mengedepankan kepentingan pebisnis dapur dibandingkan memperbaiki kualitas pengajaran maupun kesejahteraan tenaga pendidik di lapangan.

Di saat guru masih berjuang melawan beban kerja berat dengan upah minim, Reza memandang program ini justru menjadi beban tambahan bagi pihak sekolah.

"Bener-bener serakah, ditengah kondisi upah guru yang rendah dan beban kerja yang berat," ujar Reza, Minggu, 21 Juni 2026.

Menurut Reza, esensi kehadiran siswa di sekolah telah terdistorsi karena fokus utama kini beralih pada distribusi logistik makan gratis.

"Guru dipaksa masuk ke sekolah demi memperkaya bisnis para pengusaha dapur MBG. Belum lagi pelajar, datang ke sekolah cuma buat ngambil MBG," ungkapnya.

Baginya, tindakan memprioritaskan keuntungan pengusaha di atas proses belajar-mengajar adalah sebuah penghinaan nyata bagi institusi pendidikan.

"Ini penghinaan terhadap institusi pendidikan kita, para pengusaha dapur ini sedang menginjak injak pendidikan anak bangsa," tegasnya.

Ia pun menyoroti masifnya promosi keberhasilan program yang dinilai sebagai bentuk propaganda politik dini kepada para siswa.

"Ini baru tahun 2026 loh, belum tahun 2029. Coba bayangin ditahun 2029 kaya gimana? Udah ngegas aja," tambahnya.

Reza khawatir pemanfaatan sekolah sebagai ajang pencitraan program dapat berdampak buruk bagi pola pikir para pelajar.

"Bisa bisa lewat MBG pelajar kita dicuci otak, kaya propaganda Kim Jong Un," pungkasnya.

Di sisi lain, DPP GAPEMBI turut memberikan penolakan terhadap kebijakan penghentian operasional MBG selama libur sekolah yang tertuang dalam Surat Edaran Badan Gizi Nasional.

Ketua Umum DPP GAPEMBI, Alven Stony, menegaskan bahwa kebijakan tersebut melanggar petunjuk teknis yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Menolak SE Nomor 12 tanggal 17 Juni tahun 2026, yang bertentangan dengan SK Kepala Badan Gizi Nasional atas Juknis Nomor 401.1 tanggal 29 Desember Tahun 2025," kata Alven.

Ia menyatakan bahwa penghentian sementara ini mematikan pendapatan relawan serta merugikan para petani dan pelaku UMKM yang memasok bahan pangan.

"Relawan tidak dapat bekerja, tidak dapat diberi honor selama libur. Supplier dirugikan, jadi hasil tani, hasil ternak, dan lain-lain akan menumpuk," imbuhnya.

Pihak GAPEMBI mendesak pemerintah untuk segera mengkaji ulang kebijakan moratorium tersebut agar tidak menimbulkan dampak sistemik yang merugikan banyak pihak.

"Empat, desakan pengkajian ulang kebijakan moratorium dan dampak sistemik, baik kepada mitra, relawan, UMKM, dan stakeholder yang lain," ujar Alven.

Meski demikian, mereka tetap menegaskan dukungan terhadap keberlangsungan program prioritas pemerintah dengan harapan adanya tata kelola yang lebih berkeadilan.

"Dan menegaskan komitmen tegak lurus untuk mengawal keberlanjutan program super prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," tutupnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok