Repelita [Jakarta] - Petinggi kementerian koordinasi bidang keamanan nasional mengimbau seluruh lapisan warga agar senantiasa merawat harmoni serta stabilitas di wilayah timur dan barat nusantara.
Peringatan tersebut dikeluarkan menyusul dinamika situasi mutakhir yang mencakup insiden pengibaran atribut khusus di tanah rencong serta aksi unjuk rasa di bumi cenderawasih.
ADVERTISEMENT
Pemerintah pada prinsipnya menjunjung tinggi hak warga untuk menyuarakan pendapat, namun seluruh proses penyampaiannya wajib berjalan patuh pada koridor hukum.
“Perdamaian Aceh harus kita jaga bersama. Bendera Merah Putih dan Garuda Pancasila sebagai simbol negara wajib kita hormati. Di Papua, masyarakat juga berhak menyampaikan aspirasi secara damai, tetapi jangan sampai disertai kekerasan dan pelanggaran hukum,” kata Djamari, Minggu, 16 Agustus 2026.
Status keistimewaan daerah Aceh yang telah dirawat lewat kesepakatan damai selama puluhan tahun ditegaskan harus terus dijaga melalui jalur musyawarah.
Menanggapi laporan insiden dugaan pelepasan atribut lambang persatuan nasional, aparat penegak hukum diminta bertindak objektif mengusut tuntas motif pelakunya.
“Apabila ditemukan unsur tindak pidana, pelakunya harus diproses secara tegas dan adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal yang sama berlaku terhadap setiap tindakan kekerasan dan perusakan,” ujarnya.
Sementara itu, dinamika penyampaian pendapat di wilayah Papua Tengah yang sempat diwarnai insiden bentrokan dan jatuhnya korban luka dari aparat sangat disesalkan pemerintah.
“Penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai dan kondusif. Jangan mudah terprovokasi. Setiap pelaku kekerasan dan pelanggaran hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat harus ditindak tegas sesuai hukum,” ucapnya.
Lembaga koordinasi keamanan terus menyiagakan jajaran aparat gabungan guna mencegah eskalasi konflik serta memastikan ketertiban publik tetap terkendali. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
