Repelita Jakarta - Fenomena antrean kendaraan angkutan barang berbadan besar demi mendapatkan pasokan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar kembali memicu polemik di wilayah Makassar.
Para pengemudi truk harus merelakan waktu berjam-jam lamanya, bahkan terpaksa menginap hingga berhari-hari di sekitar stasiun pengisian demi memperoleh bahan bakar tersebut.
ADVERTISEMENT
Situasi pelik ini tentu saja mendatangkan kerugian besar bagi para sopir yang menggantungkan seluruh mata pencaharian harian mereka dari jasa pengangkutan logistik.
Waktu produktif yang semestinya dimanfaatkan untuk mendistribusikan barang dagangan terpaksa habis begitu saja hanya untuk mengantre di SPBU.
Kondisi memprihatinkan tersebut turut mengundang reaksi keras dari mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yakni Marzuki Alie.
Melalui kritik tajam yang disampaikannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2026, ia mempertanyakan empati para pemegang kebijakan di sektor energi nasional.
“Menteri ESDM dan Pertamina, apakah Anda-Anda yang berkuasa tidak punya hati? Truk-truk angkutan harus antre sampai berhari-hari. Kasihan sopirnya, uang jalan habis hanya untuk dapat BBM,” kata Marzuki.
Lebih lanjut, ia menyayangkan lambannya penanganan masalah mendasar ini yang seolah dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya pembenahan nyata dari pihak pengelola.
Tekanan finansial yang dialami para pengemudi akibat habisnya uang saku selama masa tunggu dinilai sebagai bentuk ketidakadilan yang harus segera disikapi.
“Sudah berbulan tidak ada perbaikan sama sekali. Kalau tidak mampu, mundur sajalah. Dzolim Anda-Anda itu,” ujarnya.
Dampak dari antrean panjang ini tidak hanya berhenti pada kerugian waktu saja, melainkan membengkaknya biaya operasional harian para pengemudi secara signifikan.
Mereka harus menanggung tambahan pengeluaran mulai dari biaya makan hingga kebutuhan minum selama berhari-hari tertahan di sekitar lokasi pengisian bahan bakar.
Kelumpuhan armada angkutan akibat terjebak antrean ini secara otomatis memicu efek domino terhadap rantai pasok dan distribusi barang ke berbagai wilayah tujuan.
Permasalahan klasik mengenai karut-marut distribusi bahan bakar bersubsidi ini menuntut kehadiran solusi jangka panjang yang benar-benar efektif dari pemerintah pusat.
Pengawasan yang lebih ketat mutlak diperlukan agar kuota energi bersubsidi tepat sasaran serta tidak membebani para pekerja sektor transportasi darat.
Aspek kemanusiaan dari para pengemudi yang berjuang mencari nafkah di jalanan hendaknya menjadi pertimbangan utama bagi instansi berwenang dalam merumuskan kebijakan.
Tanpa adanya perbaikan sistem distribusi yang transparan dan berkeadilan, deretan panjang truk di SPBU akan terus menjadi potret buram bagi sektor logistik nasional. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
