Berita, Nasional

Marwan Batubara dan Kuasa Hukum Desak Polda Metro Jaya Minta Maaf serta Pulihkan Nama Baik Almarhum Rizal Fadillah

Repelita.net

16 November 2026 22:58 WIB • 101 view

Marwan Batubara dan Kuasa Hukum Desak Polda Metro Jaya Minta Maaf serta Pulihkan Nama Baik Almarhum Rizal Fadillah
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Sejumlah tokoh aktivis bersama tim kuasa hukum mendatangi rumah duka di Bandung untuk bertakziah atas wafatnya pegiat kritis Rizal Fadillah sekaligus menyampaikan empat tuntutan resmi kepada pemerintah dan Polda Metro Jaya.

ADVERTISEMENT

Pernyataan sikap bersama yang dihadiri oleh Doktor Marwan Batubara, Mayor Jenderal Purnawirawan Soenarko, mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, serta kuasa hukum Syamsir Jalil tersebut ditayangkan melalui kanal YouTube Bang Edy Channel pada Senin 16 November 2026.

Dalam kesempatan itu, Doktor Marwan Batubara menegaskan bahwa pihak kepolisian harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka serta memulihkan nama baik almarhum Rizal Fadillah yang selama ini dinilai mengalami kriminalisasi terkait polemik keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Yang pertama saya kira kita tujukan permintaan atau tuntutan kita itu kepada pemerintah melalui Polda Metro yaitu untuk mencabut status wajib lapor yang sudah dikenakan sejak Januari 2026. Yang kedua ada permintaan maaf resmi dari pemerintah melalui Polda, yang ketiga kita tuntut supaya ada rehabilitasi nama baik ya nama baiknya harus dipulihkan, nah yang keempat kita mau ada ganti rugi," ujar Marwan Batubara.

Ia menjelaskan bahwa ganti rugi materiil maupun imateriil tersebut sangat layak diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan karena pencekalan serta pencabutan paspor telah memutus mata pencarian almarhum sebagai pembimbing ibadah umrah selama hampir satu tahun.

Senada dengan hal tersebut, Mayor Jenderal Purnawirawan Soenarko menilai proses penetapan tersangka terhadap Rizal Fadillah bersama rekan-rekannya seperti Roy Suryo, Dokter Tifa, Rustam, dan Kurnia merupakan bentuk ketidakadilan karena dalam persidangan saksi pelapor mengaku tidak pernah melaporkan nama-nama mereka secara langsung.

"Menderitanya Rizal Fadilah ini berdampak juga menderita pada keluarganya, dia harus bersusah payah setiap minggu satu kali mungkin dari Bandung harus lapor ke Polda Metro Jakarta, kemudian dia dicekal karena paspornya dicabut," kata Soenarko.

Sementara itu, MS Kaban turut menyampaikan duka cita mendalam serta mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar segera menghentikan seluruh perkara hukum yang menjerat para aktivis tersebut demi menegakkan keadilan yang berketuhanan.

"Nah sudah tentu hal yang paradoks seperti ini di masa Kapolri yang baru Saudara Suyudi ini semua harus dihentikan dan saya sangat setuju bahwa hak-hak sipil yang dikorbankan yang dirampok yang dirampas dari Saudara Rizal Fadilah ini harus dikembalikan," tegas MS Kaban.

Kuasa hukum almarhum, Syamsir Jalil, menambahkan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan mengirimkan surat resmi beserta akta kematian ke Polda Metro Jaya guna menghentikan penyidikan sekaligus menuntut permohonan maaf kepada pihak keluarga.

"Yang kedua karena proses hukum yang memang membuat beliau ini ditelantarkan dan menderita sedemikian rupa ini juga kita akan mengajukan surat agar Polda Metro Jaya ini melakukan permintaan maaf kepada keluarga karena memang beliau ini setiap minggu harus wajib datang dan dia juga tidak pernah mangkir dalam hal itu," ucap Syamsir Jalil.

Selain menuntut keadilan bagi almarhum Rizal Fadillah, para tokoh tersebut juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak berkompromi dalam mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal serta melanjutkan proses hukum pidana berat terkait polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka meskipun telah mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung