Repelita Jakarta - Wartawan senior Asyari Usman menyampaikan sorotan tajam terkait kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka beserta seluruh fasilitas negara yang tetap melekat pada dirinya sebagai mantan wakil presiden pada Minggu, 15 November 2026.
Menurut pandangan yang dipaparkan oleh Asyari Usman, pemberian hak uang pensiun seumur hidup sebesar dua puluh juta rupiah per bulan beserta fasilitas rumah kediaman merupakan hal yang sangat mengherankan untuk dilakukan negara.
ADVERTISEMENT
Tunjangan lain berupa pembiayaan penuh atas tagihan listrik, air, telepon, jaringan internet, layanan perawatan kesehatan bagi keluarga, hingga pengawalan ketat dari pasukan pengamanan presiden juga dipersoalkan keabsahannya.
Meskipun ketentuan pemberian fasilitas mantan pejabat negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 serta Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013, aturan hukum tersebut dinilai sama sekali tidak dapat diberlakukan kepada Gibran.
Asyari Usman menilai status jabatan wakil presiden yang pernah disandang oleh Gibran bersifat ilegal karena proses pencalonannya sejak awal menggunakan dokumen persyaratan berupa surat keterangan penyetaraan ijazah sekolah menengah atas yang tidak sah.
Surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut diketahui telah dibatalkan secara resmi oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi nomor 749-K/TUN/2026 yang diketok pada tanggal 30 Oktober 2026 lalu.
Selain putusan kasasi dari lembaga peradilan tertinggi tersebut, Mahkamah Konstitusi juga secara tersirat dianggap telah menganulir keabsahan dokumen yang sama lewat putusan nomor 01/PHPU.Pres-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026.
Asyari mengungkapkan bahwa permohonan surat keterangan penyetaraan yang diajukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada bulan Agustus 2019 silam diduga kuat dilakukan dengan cara manipulasi administrasi karena ketiadaan ijazah luar negeri yang sah untuk disetarakan.
Penerbitan surat bernomor 9149 tertanggal 6 Agustus 2019 oleh para pejabat kementerian saat itu diyakini tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan ayahnya yang membuat jajaran birokrasi sulit menolak tekanan atasan.
Pencabutan resmi terhadap surat keterangan penyetaraan ijazah oleh pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 11 November 2026 membawa konsekuensi hukum bahwa dokumen syarat pencalonan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula.
Implikasi hukum dari pembatalan dokumen tersebut menjadikan keikutsertaan Gibran dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 maupun pemilihan kepala daerah Kota Solo pada tahun 2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat sah.
Asyari menegaskan bahwa siapa pun dapat memahami logika hukum sederhana mengenai ketidakabsahan kedudukan seseorang di kursi wakil presiden apabila salah satu dokumen persyaratan pencalonannya terbukti cacat secara hukum.
Pemberian imbalan berupa uang pensiun, rumah dinas, kendaraan beserta pengemudi, hingga pembiayaan kebutuhan rumah tangga kepada mantan pejabat yang statusnya dinilai ilegal dianggap sebagai tindakan melawan hukum untuk menyenangkan pihak tertentu.
Asyari Usman mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera melayangkan peringatan keras kepada pihak pemerintah agar menghentikan rencana penyaluran berbagai fasilitas kenegaraan tersebut kepada Gibran.
Para aktivis penegak keadilan bersama kalangan praktisi hukum di tanah air diharapkan turut mencermati dan menyikapi secara serius bentuk pelanggaran konstitusional yang dinilai sangat mencederai rasa keadilan masyarakat luas.
Langkah hukum yang dinilai paling tepat adalah mewajibkan pengembalian seluruh uang gaji, tunjangan jabatan, hingga seluruh biaya operasional termasuk penggunaan fasilitas pesawat kepresidenan yang pernah dipakai selama menjabat.
Proses penegakan hukum pidana atas dugaan pemalsuan serta penggunaan dokumen palsu dalam tahapan pemilihan umum juga harus segera dijalankan di pengadilan tanpa memberikan keistimewaan fasilitas negara apa pun.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok