Berita, Nasional

MAKIN HEBOH LAGI! Polemik Dugaan Pidana Pencalonan Gibran, Refly Harun: Tegakkan Hukum Selurus-lurusnya

Repelita.net

15 November 2026 11:54 WIB • 330 view

MAKIN HEBOH LAGI! Polemik Dugaan Pidana Pencalonan Gibran, Refly Harun: Tegakkan Hukum Selurus-lurusnya
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Suasana diskursus publik semakin memanas seiring perbincangan hangat mengenai polemik hukum pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang terus bergulir di tengah masyarakat.

Pakar hukum tata negara Refly Harun kembali melontarkan pandangan tajam terkait pentingnya menegakkan aturan secara adil dan transparan tanpa pandang bulu.

ADVERTISEMENT

Pernyataan tersebut disampaikan melalui ulasan mendalam yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Refly Harun pada Minggu, 15 November 2026.

Refly Harun menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran maupun tindak pidana wajib diproses secara tuntas melalui jalur peradilan yang sah.

Pembiaran terhadap pelanggaran hukum dikhawatirkan akan menghilangkan efek jera serta merusak tatanan edukasi hukum bagi masyarakat luas.

Pihaknya meminta agar aparat penegak hukum tidak ragu mengusut tuntas berbagai bukti otentik yang berkaitan dengan pencalonan tersebut.

"Kalau ada sisa-sisa kejahatan atau pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Gibran dan itu terbukti, ada buktinya, maka tetap harus diproses secara pidana," ucap Refly Harun.

Penyelidikan mendalam harus difokuskan pada keabsahan dokumen persyaratan agar keadilan substansial dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

Kasus-kasus pelanggaran berat seperti dugaan korupsi maupun pemalsuan dokumen tidak boleh dikompromikan dengan alasan apa pun.

"Kalau memang ada dugaan tindak pidana dalam persoalan surat keterangan, proses juga. Jangan dibiarkan saja karena ini tidak memberikan pembelajaran," ujar Refly Harun.

Kepastian hukum mutlak ditegakkan agar negara tidak menanggung beban finansial untuk pihak yang mencederai konstitusi.

Kendati demikian, Refly Harun tetap membuka ruang bagi mekanisme hak prerogatif presiden di penghujung proses peradilan yang adil.

"Tegakkan hukum selurus-lurusnya," kata Refly Harun sebelum memaparkan pandangannya mengenai peluang pemberian grasi.

Mekanisme pengampunan dinilai sah secara ketatanegaraan asalkan proses peradilan yang jujur telah dibuktikan terlebih dahulu.

"Perkara ujungnya ada pengampunan dengan memberikan grasi, misalnya, itu tidak masalah. Kalau saya lebih suka begitu. Jadi hukum ditegakkan sesungguhnya dan sebenar-benarnya, di ujungnya diampuni karena itu prerogatif Presiden. Tetapi yang jelas hukum sudah ditegakkan," tutur Refly Harun.

Kejelasan status hukum tersebut pada akhirnya akan menentukan legitimasi jabatan serta menyelamatkan keuangan negara dari beban yang tidak sah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung