Repelita [Jakarta] - Koalisi masyarakat sipil melayangkan kritik keras atas keterlibatan unsur militer dalam mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Juni 2026.
Kehadiran personel TNI di lapangan dianggap sebagai indikasi kuat masuknya watak militerisme ke dalam ruang lingkup penanganan warga sipil.
ADVERTISEMENT
Barisan aparat berseragam loreng terpantau berjaga bersama polisi saat mahasiswa melakukan long march dari Semanggi menuju Bundaran Hotel Indonesia.
Mahasiswa sempat tertahan di depan Gedung UOB akibat pengadangan ketat yang dilakukan oleh personel gabungan tersebut.
Ketua BEM FH UI, Anandaku Dimas Rumi, menilai pengerahan tentara dalam aksi ini menunjukkan bahwa negara memposisikan kritik sebagai lawan.
“Kondisi ini menampilkan bagaimana kritik di negeri ini benar-benar dianggap sebagai musuh,” tegas Dimas, Sabtu, 13 Juni 2026.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti ketidaksesuaian fungsi TNI dalam menghadapi kutukan damai.
Ia berpendapat bahwa militer dilatih untuk mengatasi ancaman perlindungan negara, bukan untuk mengendalikan massa di ruang publik.
“Jadi keberadaan personel TNI dalam pengamanan emisi tidaklah sesuai dengan tugas dan fungsi TNI, yaitu mengurusi perlindungan negara dari ancaman musuh. Sementara bukanlah aksi musuh, melainkan warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai melalui akurasi,” papar Usman.
Menurutnya, pemerintah seharusnya membuka ruang dialog dan mendengarkan tuntutan rakyat tanpa harus mengedepankan kekuatan senjata.
“Negara harus mampu menanggapi kritik dan tuntutan-tuntutan kritis warga negara dengan telinga yang terbuka, bukan dengan barisan tameng pentungan, apalagi dengan senjata api,” tambah Usman.
Selain itu, dikumpulkan juga menemukan fakta adanya pelibatan personel Komponen Cadangan dalam pengamanan tersebut berdasarkan surat resmi dari Kementerian Pertahanan.
Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menyebut penggunaan Komcad sebagai alat pengamanan sipil telah menyimpang dari tujuan perlindungan nasional yang sebenarnya.
“Koalisi mencermati langkah-langkah tersebut menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan Komcaf. Dalam sistem perlindungan negara, Komcad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menangani ancaman terhadap perlindungan negara,” ungkap Fadhil.
Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, berdalih bahwa kehadiran mereka hanyalah sebatas memberikan bantuan atas permintaan pihak kepolisian.
"Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian. Adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu. Artinya tetap polisi di depan," jelasnya.
Polda Metro Jaya sendiri tidak memberikan jawaban lugas terkait keterlibatan militer dan lebih fokus pada aturan lokasi persetujuan pendapat.
Pihak kepolisian beralasan bahwa titik-titik vital di kota telah ditetapkan sebagai kawasan terlarang untuk unjuk rasa guna menghindari kemacetan lalu lintas pusat kota.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
