Repelita Jakarta - Dua orang yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait berkas kelulusan mantan pimpinan nasional dilaporkan kompak menagih kehadiran pelapor.
ADVERTISEMENT
Proses yudisial kedua figur tersebut saat ini tengah bergulir secara terpisah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) dengan nomor perkara yang berbeda.
Kendati demikian kedua kubu terdakwa sama-sama mendesak agar mantan Kepala Negara, Joko Widodo, dapat dihadirkan secara fisik di hadapan majelis hakim.
Tantangan terbuka kepada pihak pelapor untuk memberikan kesaksian langsung di meja hijau disampaikan oleh kuasa hukum salah satu terdakwa, Refly Harun.
Pernyataan bernada desakan tersebut diutarakan setelah selesainya agenda persidangan pembacaan putusan sela di PN Jaktim pada Senin (19/10/2026).
“Kami menantang Pak Jokowi kalau memang tidak ada ijazah aslinya, sudahlah berhentilah bersandiwara, lebih baik menyerah saja, menyerah, nanti minta grasi ke presiden,” ujar Refly Harun.
Pihaknya menyatakan sangat menantikan keberanian dari mantan pimpinan otoritas eksekutif tersebut untuk membuktikan otentisitas dokumen kelulusan yang menjadi sengketa.
“Tetapi kalau memang ada (ijazahnya), kami menunggu, Anda minggu depan datang. Daripada bolak balik kemudian menghadiri hal-hal yang tidak wajib,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, pakar telematika Roy Suryo menegaskan posisi hukum pelapor yang semestinya ditempatkan pada daftar prioritas utama pemeriksaan saksi.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tersebut menilai kecerobohan administratif akan terjadi apabila pihak pengadu justru tidak didengar keterangannya sejak awal.
“Kenapa kami perlu kehadiran Joko Widodo? Teman-teman perlu tahu dalam daftar yang resmi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum kepada persidangannya, siapa saksi nomor satu? Joko Widodo. Pelapor. Jadi harusnya nomor satu dulu,” jelas Roy Suryo.
Aspirasi senada juga disuarakan secara konsisten oleh tokoh klinis sekaligus pengamat masalah sosial, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.
Melalui keterangan resminya selepas mengikuti agenda pemeriksaan di PN Jaktim pada Kamis (22/10/2026), dirinya menuturkan bahwa tuntutan kehadiran itu selalu dilayangkan.
“Sidang ini, dari sejak tanggal 2 Juli 2026 sampai sekarang sudah 10 kali sidang di PN Jakarta Timur ini, Dokter Tifa dan para advokat dan kami selalu dalam setiap sidang minta agar pelapor dihadirkan,” tegas Dokter Tifa.
Kuasa hukum Dokter Tifa, Muhammad Taufiq, menambahkan bahwa permohonan formal telah diajukan kepada majelis hakim agar memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan pemanggilan resmi.
Pihaknya menyayangkan ketiadaan nama mantan presiden dalam rencana kerja operasional penuntut umum yang dibawa ke hadapan persidangan yudisial.
“Kami sudah desak kepada majelis, karena yang memerintahkan kepada JPU kan majelis, 'majelis minta perintahkan kepada jaksa untuk menghadirkan Jokowi'. Tidak ada di dalam di dalam rencana kerja jaksa itu menghadirkan Jokowi,” urai Muhammad Taufiq.
Merespons gelombang desakan tersebut, perwakilan tim hukum pelapor sebelumnya telah memberikan kepastian mengenai komitmen kliennya untuk bersikap kooperatif.
Pernyataan mengenai kepastian kedatangan fisik mantan kepala negara itu disampaikan oleh advokat Rivai Kusumanegara saat mendatangi PN Jaktim pada Kamis (08/10/2026).
“Akan hadir di kedua-duanya,” ucap Rivai Kusumanegara secara singkat di hadapan awak media.
Pihaknya meluruskan bahwa kehadiran langsung dipilih secara sukarela oleh yang bersangkutan demi menghormati marwah institusi peradilan tata usaha negara.
Langkah ini diambil guna mengeliminasi skenario pemeriksaan jarak jauh yang dinilai kurang efektif bagi jalannya pembuktian materiil perkara.
“Bahkan, yang tadinya saya pikir yang Pak Roy juga mungkin by Zoom ya, karena dari luar kota ke sini juga kan butuh waktu, beliau juga banyak ada kegiatan, tapi beliau menyatakan 'saya hadir deh' di semua kesempatan, fisik, langsung,” pungkasnya(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
