Repelita Jakarta - Alokasi pembiayaan operasional kelembagaan baru di tingkat pusat dilaporkan mengalami pembengkakan yang sangat drastis pada periode anggaran tahun berjalan.
ADVERTISEMENT
Rencana keuangan negara tersebut menuai sorotan tajam lantaran bertolak belakang dengan jargon efisiensi dan pengetatan fiskal domestik yang digaungkan otoritas eksekutif.
Pemerintah dinilai membuka keran pendanaan berskala masif untuk sektor publikasi birokrasi, di tengah terjadinya pemangkasan dana transfer operasional untuk wilayah daerah.
Lonjakan drastis pada pos belanja pemeliharaan citra birokrasi ini dikritik keras oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, melalui akun @gunromli pada Oktober 2026.
Melalui deskripsi takarir yang dibagikan ke ruang digital, dirinya membeberkan persentase kenaikan pagu operasional Badan Komunikasi (Bakom) yang dinilai tidak rasional.
"Gila Anggaran Bakom Naik 7600 Persen. Dari 25,36 Miliar Menjadi 1,954 Triliun! Rakyat disuruh berhemat. Daerah disuruh mengencangkan ikat pinggang. Transfer ke daerah dipangkas habis-habisan. Tapi untuk urusan pencitraan, keran anggaran dibuka lebar-lebar. Ini pemborosan uang rakyat‼️"
Catatan mengenai pembengkakan dana taktis kelembagaan tersebut seketika memicu gelombang polemik serta keprihatinan mendalam dari para pengguna internet.
Banyak netizen yang meluapkan kemarahan mereka di kolom interaksi karena menilai kebijakan alokasi modal tersebut murni mementingkan klaster elit kekuasaan.
Tanggapan bernada kekecewaan ekstrem terhadap stabilitas tata kelola pemerintahan disuarakan oleh akun @munif.hassan dalam diskusi tersebut.
"Rusak semua tatanan negara karena Prabowo"
Sentimen ketidakpercayaan publik juga bermunculan lewat rangkaian kalimat kecaman yang menyamakan tata kelola birokrasi baru dengan pola penyelewengan masa lalu.
Komentar ketidakpuasan mengenai kontinuitas sistem pertanggungjawaban kas negara dituliskan oleh akun @abdulhafid3790 pada kesempatan yang sama.
"Maling yg lama blum di tangkap, penggantinya maling juga"
Sebagian warganet bahkan menyerukan adanya gerakan moral kolektif dari seluruh lapisan masyarakat bawah untuk memberikan koreksi keras terhadap kebijakan pusat.
Aspirasi mengenai pentingnya pergerakan massa dalam mengawal penggunaan uang rakyat disampaikan oleh akun @linda1047linda di kolom komentar.
"Pusat harus diberi pelajaran, cara nya rakyat yang bergerak"
Keluhan mengenai beban hidup riil masyarakat akibat inflasi bahan pangan pokok serta kenaikan instrumen pajak juga ramai diperdebatkan oleh pengguna media sosial.
Akun @sugimantyb_zxyy turut memaparkan realitas jeritan ekonomi warga yang kontras dengan melimpahnya fasilitas pendanaan bagi kelompok elit.
"Betul wowo hanya mementing kelompoknya dan pribadinya, padahal rakyat menjerit , harga 2 sembako naik secara signifikan .pajak naik ,pendapatan ASN , Pensiunan dan rakyat tidak di naikkan."
Gelombang kritik ini merefleksikan kuatnya desakan publik agar pemerintah segera mengevaluasi ulang urgensi pemanfaatan APBN skala raksasa tersebut(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
