Repelita [Jakarta] - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo serta Tifauzia Tyassuma dalam perkara terkait dugaan ijazah palsu Presiden ketujuh RI.
Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH AP PP Muhammadiyah, Gufroni, selaku bagian dari tim pembela, menyebut langkah ini sebagai dinamika yang sangat dinantikan.
ADVERTISEMENT
Ia secara lugas berpendapat bahwa sejak awal perkara ini lebih dominan dipengaruhi oleh motif politik ketimbang murni upaya penegakan hukum yang objektif.
“Sejak awal kami menilai bahwa kasus yang menjerat Roy Suryo, Dokter Tifa, dan beberapa tersangka yang lain itu sarat muatan politis ketimbang murni penegakan hukum,” ujar Gufroni, Senin (22/6/2026).
Gufroni menilai bahwa konstruksi kasus ini sejak semula terkesan dipaksakan dengan adanya dugaan tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan lama.
Ia secara spesifik menyinggung adanya campur tangan yang ia sebut sebagai intervensi kelompok tertentu dalam proses hukum yang menimpa para pengkritik ijazah tersebut.
“Ada tekanan atau intervensi dari geng Solo,” tukasnya.
Lebih jauh, ia menduga proses hukum tersebut merupakan bentuk kriminalisasi yang digerakkan untuk membungkam mereka yang mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan mantan presiden.
“Kami menduga ini memang ada kaitannya dengan intervensi yang dilakukan Jokowi agar orang-orang yang selama ini mempertanyakan ijazahnya itu dikriminalisasi,” jelasnya.
Namun, ia meyakini bahwa arah angin politik telah berubah dan Presiden Prabowo Subianto memiliki pandangan berbeda terkait kelangsungan isu tersebut.
Menurut pengamatannya, stabilitas nasional menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo sehingga ia tidak menginginkan polemik ini berkepanjangan di ruang publik.
“Sehingga saya melihat Prabowo juga tidak menghendaki kasus ijazah palsu ini terus bergulir,” tegasnya.
Ia khawatir jika isu ini terus dipelihara, maka akan memicu gejolak sosial yang semakin memperkeruh situasi di tengah berbagai persoalan bangsa yang tengah dihadapi.
“Karena akan menimbulkan gejolak sosial yang tinggi di saat situasi bangsa sedang banyak masalah,” terangnya.
Gufroni mengingatkan bahwa pembiaran isu ini berpotensi memberikan citra negatif bagi pemerintahan baru jika publik menilai adanya ketidaktegasan dalam mengambil keputusan.
“Kalau masalah ijazah palsu terus digulirkan, maka ini juga memperburuk citra Presiden Prabowo,” tandasnya.
“Ini akan dianggap Prabowo tidak bisa mengambil keputusan agar kasus ini bisa dihentikan,” kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
