Repelita Jakarta - Pimpinan tertinggi korps angkatan darat memberikan klarifikasi resmi mengenai desas-desus keterlibatan personel militer dalam penghentian paksa agenda pemutaran karya sinema dokumenter bertajuk Pesta Babi yang viral di ranah digital.
Jenderal Maruli Simanjuntak memberikan konfirmasi bahwa tindakan penertiban di lapangan tersebut murni lahir dari kebijakan taktis otoritas sipil setempat demi mengantisipasi potensi gesekan horizontal dan memelihara kondusivitas teritorial.
ADVERTISEMENT
“Ya, itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah, itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19/5/2026.
Dirinya menguraikan bahwa setiap jajaran eksekutif di tingkat wilayah memiliki diskresi penuh untuk meredam simpul kerawanan sosial demi mencegah terjadinya bentrokan fisik di antara kelompok masyarakat harian.
Langkah protektif tersebut diambil berdasarkan hasil pemetaan situasi darurat secara kolektif oleh para pemangku kebijakan publik di wilayah administrasi masing-masing tanpa adanya intervensi komando dari pusat.
“Antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya, kan itu mereka. Tidak ada instruksi langsung. Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi,” ujarnya menyambung penjelasan kronologi di lapangan.
Selain masalah keamanan Maruli menilai bahwa muatan narasi di dalam tayangan tersebut belum teruji validitas datanya sehingga seluruh elemen masyarakat diimbau untuk tidak menelan informasi secara mentah-mentah.
Pihak aparatur sipil dinilai sudah menjalankan fungsi pengawasan sektoral secara tepat karena materi visual yang disajikan berpotensi memicu polarisasi publik apabila kebenarannya masih bersifat spekulatif semata.
“Mereka (Pemda) kan berkewajiban untuk mengamankan wilayah, mengamankan situasi-situasinya. Karena tingkat kebenarannya dari film ini juga kan belum tentu benar,” ucapnya di hadapan awak media nasional.
Mantan pangkostrad tersebut juga menepis tudingan miring publik yang menyebut institusi pertahanan negara bersikap represif serta alergi terhadap sumbatan aspirasi ataupun kritik objektif dari elemen masyarakat sipil.
Dirinya kembali menegaskan secara berulang bahwa landasan hukum operasional penertiban tersebut berpijak pada surat keputusan resmi yang dikeluarkan oleh jajaran eksekutif daerah setempat.
“Enggak, bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya, pemerintah daerahnya memutuskan, itu kan instruksinya juga ada,” tuturnya meredam polemik opini yang berkembang di ruang siber.
Pada akhir sesi wawancara jenderal bintang empat tersebut turut menyoroti pergerakan masif sejumlah oknum di balik layar yang memproduksi konten audio visual provokatif di berbagai penjuru wilayah tanah air.
Dirinya melempar sinyal pertanyaan spekulatif mengenai asal-usul pasokan logistik finansial para kreator konten tersebut yang dinilai memiliki modal kapital sangat besar untuk melakukan mobilisasi operasional lintas daerah.
“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini, segala macam, duitnya dari mana. Silahkan coba saja. Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini, terbang sana. Orang berduit lah,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
