Repelita [Jakarta] - Langkah percepatan pendirian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh penjuru pelosok tanah air terus digenjot oleh pemerintah demi memperkokoh ketahanan ekonomi tingkat desa.
Namun gelombang desinformasi serta kabar bohong yang beredar luas di tengah publik menjadi kerikil tajam dalam proses realisasi program strategis tersebut.
ADVERTISEMENT
Menanggapi dinamika itu, para aparat pemerintahan desa beserta jajaran perangkatnya diimbau turun tangan mengedukasi warga secara gamblang.
Keberhasilan agenda nasional ini diakui sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peranan serta manfaat koperasi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengarahkan jajaran asosiasi pengurus desa untuk berada di baris terdepan dalam meluruskan opini publik.
Arahan penting tersebut disampaikan kala menghadiri forum Seminar Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih (KDKMP) yang berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Berbagai wadah organisasi desa tampak hadir, mulai dari Apdesi Merah Putih, Apdesi, Papdesi, Aksi, Gema Desa Nuswantoro, Kompakdesi, Abpednas, DPN PPDI, hingga jajaran kades dan pimpinan daerah.
Pemerintah menyoroti masih pekatnya kesalahpahaman informasi yang beredar di tengah warga terkait kelembagaan Kopdes Merah Putih.https://instagram.com/zul.hasan
"Sekali lagi, tolong dijelaskan kepada masyarakat, karena sekarang megar ini banyak hoaks tentang Kopdes. Kita juga tidak tahu siapa yang memproduksinya,” kata Menko Zulkifli Hasan.
Ia menegaskan unit usaha ini dibentuk murni sebagai kepunyaan masyarakat desa demi mendongkrak taraf hidup dan fondasi ekonomi warga lokal.
Organisasi desa diminta memberikan pemahaman tegas bahwa kelembagaan ini bukanlah ritel raksasa yang bakal menggusur toko kelontong milik warga.
Entitas baru ini justru dirancang menjadi mitra strategis yang mempermudah para pelaku usaha kecil menjangkau pasar lebih luas.
"Sebaliknya, koperasi berfungsi sebagai mitra pendukung, semisal pemilik warung kelontong dapat menitipkan barang dagangannya di koperasi. Itu bisa dipasarkan lewat Kopdes," kata Menko Zulkifli Hasan.
Penjelasan mendalam tersebut disuarakan sekaligus untuk mematahkan kekhawatiran masyarakat akan matinya lini bisnis warung kecil pendukung roda ekonomi desa.
Di samping pemenuhan target tahun berjalan, tahapan pemetaan dan perluasan pembangunan Kopdes Merah Putih disiapkan berlanjut pada tahun mendatang.
Pemerintah memproyeksikan penambahan hingga 60.000 unit bangunan koperasi baru agar mencakup seluruh kawasan pedesaan secara menyeluruh.
Kendati demikian, realisasi pembangunan fisik dengan skala jumbo tersebut diakui membutuhkan jangka waktu yang proporsional.
"Ini pekerjaan yang sangat besar. Puluhan ribu desa tidak mungkin selesai dalam satu hari. Mungkin membutuhkan dua tahun atau tiga tahun," ujarnya.
Skenario pengerjaan bertahap sengaja diterapkan demi menjamin kesiapan operasional setiap gedung koperasi dalam menebar kemanfaatan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan masalah lahan tak akan menghalangi hak tiap wilayah.
Sejumlah opsi darurat telah disiapkan agar desa yang terkendala aset tanah tetap bisa merasakan program percepatan ini.
"Termasuk desa yang belum memiliki lahan, kita akan cari solusinya. Jadi, memang pelaksanaannya bertahap, tidak sekaligus," ujar Yandri.
Pemerintah optimistis proyek pemenuhan 35.000 bangunan gudang koperasi beserta fasilitas pelengkap mampu rampung di bawah tenggat satu tahun.
Guna mendukung kelancaran operasional pascabangun, setiap titik koperasi bakal dipasok armad logistik penunjang.
Rincian unit sarana berupa satu unit truk, satu armada pikap, serta dua unit kendaraan operasional siap disalurkan sebagai penggerak distribusi barang.
Melalui sokongan fasilitas serta pembenahan sosialisasi, pemerintah berharap hoaks seputar Kopdes Merah Putih sirna sehingga roda perekonomian akar rumput tumbuh makin solid. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
