Repelita Jakarta - Ketetapan pengadilan mengenai vonis mati bersyarat dengan tenggat waktu dua warsa bagi sepasang mantan petinggi pertahanan di negara tirai bambu memantik kembali diskursus publik perihal komparasi ketegasan sanksi pidana rasuah antarnegara.
Dua perwira tinggi militer tersebut terbukti secara sah meyakinkan terlibat dalam skandal penerimaan suap serta penyalahgunaan wewenang struktural sehingga otoritas setempat merampas seluruh kepemilikan harta benda dan mencabut hak politik mereka.
ADVERTISEMENT
Langkah represif dari pemerintahan sekuler tersebut menjadi sinyalemen terkuat mengenai agenda pembersihan internal yang menyasar lingkaran elite birokrasi pertahanan nasional sejak awal dekade lalu.
Terdakwa pertama terbukti memanfaatkan jabatan strategis demi meraup keuntungan finansial pribadi secara ilegal sedangkan rekannya terindikasi memfasilitasi promosi jabatan tertentu di lingkungan angkatan bersenjata dengan imbalan gratifikasi.
Mekanisme yurisprudensi setempat mengatur bahwa hukuman ekstrem tersebut berpeluang dikonversi menjadi kurungan seumur hidup andai pelaku menunjukkan kepatuhan hukum selama masa penangguhan tanpa ada ruang bebas bersyarat.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan fenomena penegakan hukum di tanah air yang mana sanksi bagi para oknum pejabat korup umumnya didominasi oleh vonis kurungan dalam hitungan tahunan.
Catatan kelam keterlibatan jajaran kabinet dalam skandal korupsi domestik kembali bertambah panjang seiring munculnya tuntutan kurungan belasan tahun bagi mantan pimpinan kementerian bidang pendidikan terkait proyek pengadaan komputer.
Kendati ancaman hukuman bagi eks menteri pendidikan tersebut tergolong sebagai salah satu yang tertinggi di kelasnya sanksi fiskal itu dinilai masih sangat longgar bila dikomparasikan dengan doktrin pembersihan di china.
Sebelum peristiwa ini bergulir beberapa mantan menteri kabinet terdahulu juga telah menerima ketetapan hukum tetap mulai dari belasan tahun atas perkara infrastruktur telekomunikasi hingga belasan tahun untuk korupsi dana bantuan sosial.
Terdapat pula vonis pidana satu dekade untuk perkara pemerasan di instansi pertanian diikuti oleh sejumlah hukuman kurungan bervariasi yang menyasar jajaran mantan menteri pemuda, menteri kelautan, serta menteri sosial masa lalu.
Sementara itu figur eks menteri perdagangan yang sempat menerima vonis empat setengah tahun penjara dipastikan lolos dari eksekusi kurungan badan setelah mendapatkan hak hak istimewa berupa pengampunan dari kepala negara.
Divergensi doktrin pemidanaan ini terus memicu polemik di tengah masyarakat mengingat satu pihak memprioritaskan efek jera maksimal melalui eksekusi fisik sedangkan pihak lain mengutamakan pemulihan lewat koridor pembuktian formil.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
