Repelita Baghdad - Koalisi Syiah Irak yang dikenal dengan nama Coordination Framework atau Kerangka Koordinasi resmi menunjuk Ali Al Zaidi sebagai calon perdana menteri baru di tengah tekanan keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Seorang anggota parlemen Irak mengungkapkan bahwa Presiden Nizar Amedi mengundang Zaidi pada Senin malam, 27 April 2026, untuk segera membentuk pemerintahan baru.
ADVERTISEMENT
"Presiden Nizar Amedi telah menugaskan Ali Al Zaidi, kandidat dari blok parlemen terbesar, untuk membentuk pemerintahan baru," demikian bunyi pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh kepresidenan Irak.
Berdasarkan aturan konstitusi Irak yang berlaku, Ali Al Zaidi diberikan waktu selama 30 hari untuk membentuk kabinet dan mengajukannya ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan.
Di bawah sistem pembagian kekuasaan yang sengaja dirancang khusus untuk menghindari konflik sektarian, presiden Irak harus berasal dari etnis Kurdi, perdana menteri dari kelompok Syiah, dan ketua parlemen dari golongan Sunni.
Ali Al Zaidi sendiri dikenal sebagai seorang miliarder Irak yang memiliki bisnis di sektor perbankan serta memasok program keranjang makanan untuk pemerintah Irak yang melayani jutaan rakyat.
Dalam beberapa pekan terakhir, para pemimpin Irak sibuk mencari figur calon perdana menteri setelah menerima ultimatum keras dari Presiden AS Donald Trump.
Trump secara terang-terangan menyatakan tidak setuju jika Nouri Al Maliki, yang dicap memiliki hubungan dekat dengan Iran, menjadi perdana menteri Irak meskipun Maliki menang dalam pemilihan.
Ia mengancam bahwa seluruh dukungan AS untuk Irak akan dicabut jika Maliki tetap memaksakan diri menjadi perdana menteri.
Kelompok pemimpin di Irak pun kemudian berdiskusi secara intensif dan alot hingga akhirnya mencapai kesepakatan untuk menunjuk Ali Al Zaidi sebagai calon perdana menteri.
Sementara itu, Nouri Al Maliki menyatakan siap mundur dengan legowo jika sudah ada pengganti yang definitif untuk memimpin pemerintahan Irak ke depan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
