[VIRAL] Gaji Tertahan Empat Bulan, Manajer KDKMP Protes Keras dan Siap Turun ke Jalan Tuntut Hak Kontrak

Repelita Jakarta - Gejolak protes dari kalangan tenaga kerja profesional mencuat ke permukaan setelah munculnya keluhan masif terkait hak pendapatan finansial yang tertahan selama berbulan-bulan.

Aspirasi mendesak seputar pemenuhan kewajiban upah kontrak tersebut secara vokal disuarakan oleh perwakilan pekerja melalui sebuah unggahan digital di platform media sosial.

Pernyataan bersikap tegas dari salah satu manajer diunggah melalui akun media sosial pribadi milik @azkaelramadhan yang resmi dipublikasikan pada hari Selasa, 27 Oktober 2026.

Melalui narasi tertulisnya, sang manajer KDKMP mengekspresikan kekecewaan mendalam atas jalannya forum komunikasi daring yang dinilai tidak transparan serta terkesan membatasi hak berpendapat.

"Ini bukan sapa manajer, ini bungkam para manajer! Kolom komentar nonaktif dan ketika ada yang tanya perihal gaji di zoom lgsung di kick. Parahnya lg perwakilan zoom ini settingan. Kami hanya menuntut hak kami pak @kemenkop @agrinaspangannusantara di PKWT tertulis jelas gajian setiap tgl 25! Sdh 4 bln setelah pendidikan kami tidak ada penghasilan. Jgn kalian pikir dengan membungkam para manajer kami akan diam? Tidak, kami akan lawan! 28 oktober kami akan ikut turun kejalanan menuntut hak kami," tulis akun @azkaelramadhan.

Unggahan protes terbuka itu seketika memicu perdebatan sengit di antara sesama pengguna internet, di mana sebagian pihak melayangkan komentar miring seputar keaktifan kerja para pelapor.

"Halah program isinya masalah mulu, kalian tuh ngapain sih, cpns aja kaga ada tuh drama2 kaya gni Kbnyakan nuntut kalian kerja aja belum," tulis pengguna akun @okta57482 di kolom balasan.

Mendapati tudingan miring dari masyarakat tersebut, perwakilan manajer lain langsung memberikan klarifikasi tertulis guna meluruskan opini publik seputar beban tugas harian yang telah mereka rampungkan.

"Halo kak, mohon maaf ya tp kami sudah bekerja kak,, kami sudah menyiapkan banyak data dan bahan potensi desa, persiapan sarpras dll, persiapan penyaluran pupuk bersubsidi, juga gedung yg sudah jdi itu kami jg bersihin tiap hari lho.. kami panasin kendaraan jg.. kami jg sering menemui pengurus dan sharing banyak hal untuk program kerja kedepannya.. kami gak makan gaji buta kak, kai jg btuh operasional untuk sehari-hari," tulis akun @ylisyaa_ memberikan pembelaan.

Kritik tajam dari sudut pandang masyarakat umum juga diarahkan kepada tata kelola program pengadaan kelembagaan yang dinilai berdampak negatif pada pos anggaran publik strategis lainnya.

"Kalau kita rakyat Protes Pengadaan KopDes boleh Dong.. gara-gara KopDes kalian ini Dana Pendidikan dan Kesehatan ikut di Pangkas," tulis akun @sweetheart_caca mengungkapkan keresahan.

Persoalan ini kian pelik dengan munculnya analisis eksternal seputar struktur organisasi pelaksana program yang dinilai berpotensi memicu terjadinya tumpang tindih regulasi hukum ke depan.

"Jd Regulator skaligus pelaksana, ini ga baik sebenernya.. bakal suka2 dia ubah aturan main dan pelaksanaan," tulis akun @mahariperdana di ruang diskusi digital tersebut.

Keraguan publik seputar produktivitas riil di tingkat lapangan juga dipertanyakan oleh netizen lain yang menilai hasil kinerja manajer belum memperlihatkan dampak ekonomi konkret bagi masyarakat desa.

"Gajian setiap tgl 25??? Memang kalian sudah bekerja?? Kalau sudah bekerja, apakah hasil yang dari kalian kerjakan?" tulis pengguna akun @ant_riki.

Sementara itu, respons dari pengguna internet lainnya terpantau hanya menyoroti kondisi fisik dari fasilitas penunjang operasional kantor yang dilaporkan belum sepenuhnya beraktivitas normal.

"Perasaan masih tutup xixixix," tulis akun @putrikecilayahneno, disusul oleh komentar bernada ejekan singkat dari akun @maling_berkedok_gizi yang menulis "Hahahahaha mampus" di akhir baris percakapan digital.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads