Repelita [Yerusalem] - Kepemimpinan tertinggi angkatan bersenjata Israel memberikan sinyal bahaya kepada jajaran legislatif mengenai kondisi kekurangan personel yang signifikan di tengah eskalasi konflik yang terjadi pada berbagai titik perbatasan strategis.
Letnan Jenderal Eyal Zamir menyampaikan urgensi tersebut dalam agenda pertemuan rahasia bersama komite Knesset pada hari Minggu, menyoroti beban operasional yang semakin berat bagi para prajurit yang saat ini tengah bertugas aktif di lapangan.
ADVERTISEMENT
Dalam keterangannya, sang jenderal menegaskan bahwa fokus utamanya hanyalah pada efektivitas tempur dan kesiapan pasukan tanpa ingin terseret dalam dinamika politik yang sedang berlangsung di parlemen dalam upaya mencari solusi atas krisis sumber daya manusia.
Eyal Zamir secara spesifik menekankan peran dan tanggung jawabnya kepada para anggota parlemen dengan menyatakan "Saya tidak berurusan dengan proses politik atau legislatif — saya berurusan dengan perang multi-front," sebagaimana dikutip dalam jalannya rapat internal tersebut.
Kekurangan jumlah personel ini dinilai sangat mendesak untuk segera diatasi agar kekuatan pertahanan tetap mampu menjalankan fungsinya secara optimal, terutama saat menghadapi tekanan dari berbagai front yang menguras kemampuan fisik dan logistik militer.
Kebutuhan akan tambahan tenaga baru disebut sebagai faktor krusial yang tidak bisa ditunda lagi demi kelangsungan operasi, di mana Zamir mengatakan "Untuk terus melakukan itu," militer Israel membutuhkan lebih banyak pasukan "segera," demi menjaga stabilitas pertahanan.
Situasi di lapangan menunjukkan peningkatan intensitas di wilayah Lebanon serta serangan di beberapa titik regional lainnya, yang mana kondisi ini semakin memperberat tantangan yang dihadapi oleh kesatuan militer dalam mengatur rotasi serta kesiapan pasukan cadangan.
Pihak otoritas militer mengusulkan adanya perubahan regulasi terkait durasi masa pengabdian agar tidak terjadi kelelahan hebat pada pasukan non-aktif, dengan peringatan bahwa batasan saat ini "akan menyebabkan beban yang tidak wajar pada cadangan," menurut penjelasan Zamir.
Kebutuhan akan perkuatan personel ini juga didasari oleh meningkatnya potensi ancaman dari berbagai kekuatan di kawasan, yang secara terbuka telah memberikan peringatan terkait respons mereka terhadap aktivitas militer rezim di wilayah-wilayah perbatasan.
Dalam argumennya, pimpinan militer tersebut menggarisbawahi kondisi darurat yang sedang dihadapi dengan mengklaim "Ada kebutuhan keamanan yang mendesak" sehingga diperlukan langkah-langkah legislatif yang cepat guna menambah jumlah rekrutan militer dari berbagai kelompok.
Laporan internal mengungkapkan bahwa tanpa adanya perubahan pada undang-undang wajib militer dan tugas cadangan, sistem pertahanan dikhawatirkan akan mengalami degradasi kemampuan yang cukup serius dalam menghadapi skenario konflik jangka panjang di masa depan.
Pernyataan ini senada dengan peringatan yang pernah disampaikan sebelumnya pada bulan Maret, di mana ia memprediksi bahwa tanpa adanya tambahan rekrutan yang memadai, institusi militer "akan runtuh dengan sendirinya" karena ketidakseimbangan beban kerja.
Zamir menegaskan bahwa dukungan hukum mutlak diperlukan dengan berujar bahwa militer "membutuhkan undang-undang wajib militer, undang-undang tugas cadangan, dan undang-undang untuk memperpanjang masa dinas wajib," guna menjamin keberlangsungan operasional pasukan.
Sebagai penutup, ia memperingatkan dampak fatal jika regulasi tidak segera diubah dengan menyatakan "Tidak lama lagi," militer "tidak akan siap untuk misi rutinnya dan sistem cadangan tidak akan bertahan lama." demi memberikan pemahaman mendalam bagi para legislator.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
