Repelita Jakarta - Otoritas pengelola keuangan negara merilis data terbaru mengenai realisasi neraca anggaran yang mencatatkan selisih minus ratusan triliun rupiah pada periode kuartal kedua tahun ini.
Pimpinan kementerian keuangan menjelaskan bahwa posisi kas negara tersebut merepresentasikan tren pemulihan ekonomi yang cukup baik bila disandingkan dengan performa neraca berjalan pada bulan sebelumnya.
ADVERTISEMENT
“Realisasi sampai April 2026, defisitnya Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Kemarin waktu posisi Maret masih 0,93 persen terhadap PDB,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Kinerja APBN KiTa, Selasa (19/5/2026).
Meskipun demikian jika ditarik perbandingan secara tahunan performa keuangan kali ini tercatat mengalami pelebaran yang cukup signifikan dari catatan surplus tipis pada periode yang sama di tahun sebelumnya.
Secara keseluruhan pos pendapatan negara dilaporkan berhasil meraup angka pertumbuhan yang positif berkat ditopang oleh geliat aktivitas ekonomi makro di berbagai wilayah domestik.
Di sisi lain pos pengeluaran pemerintah pusat dan transfer daerah juga ikut dipacu dengan sangat agresif guna menstimulus berbagai program prioritas nasional di lapangan.
“Keadaan membaik. Keseimbangan primer sudah surplus Rp28 triliun dan ke depan akan terus membaik karena pendapatan negara tumbuh,” tuturnya.
Akselerasi penerimaan pada paruh pertama tahun anggaran ini utamanya disokong oleh performa impresif sektor perpajakan serta penerimaan kepabeanan yang berhasil mengalami pembalikan arah ke zona hijau.
Raihan ini dinilai melampaui ekspektasi pasar lantaran sektor penerimaan non-pajak lainnya juga turut andil memberikan sumbangsih persentase kenaikan yang cukup signifikan bagi kas negara.
“Artinya, prospeknya jauh lebih bagus dibanding tahun lalu ketika kondisinya masih berat. Tahun lalu pertumbuhan pajak masih turun,” ucap Purbaya.
Pihak kementerian juga meluruskan spekulasi yang berkembang dengan menegaskan bahwa raihan positif pada indikator keseimbangan fiskal murni dipicu oleh lonjakan pendapatan dan bukan karena kebijakan pemotongan alokasi pagu dana.
Pemerintah pusat justru terus menggelontorkan stimulus pembiayaan publik serta menyalurkan hak dana perimbangan kepada jajaran birokrasi daerah demi memastikan roda pembangunan tetap berjalan simultan.
“Primary surplus bukan berarti belanja direm. Belanja tetap dipercepat sampai April tumbuh 34,3 persen yoy. Jadi ini bukan berarti pemerintah mendominasi pertumbuhan ekonomi. Ini hanya satu sisi dari pemerintah, sementara swasta tetap menjadi penggerak utama,” kata dia.
Pihak otoritas menekankan bahwa persentase kontribusi langsung dari dana stimulus pemerintah terhadap total produk domestik bruto sebenarnya tergolong kecil di tingkat nasional.
Sebaliknya mayoritas pergerakan aktivitas perdagangan investasi komersial serta daya beli masyarakat di lapangan murni digerakkan oleh dinamika pasar dan kontribusi dari para pelaku usaha komersial non-pemerintah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
