Repelita Yogyakarta - Kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) tengah diguncang keresahan massal menyusul adanya desakan dari pemerintah agar perguruan tinggi terlibat aktif membangun dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejumlah pengajar lintas fakultas kini mulai bergerak menuntut Rektor UGM, Ova Emilia, untuk mengambil posisi tegas dalam menolak instruksi tersebut guna menjaga marwah institusi sebagai pusat ilmu pengetahuan.
ADVERTISEMENT
Herlambang P. Wiratraman, dosen Hukum Tata Negara UGM, mengkritik keras program tersebut karena dianggap mengabaikan aspek fundamental serta berpotensi menjadi ajang korupsi yang membebani anggaran pendidikan nasional.
Pihaknya menengarai adanya kepentingan politik terselubung di balik keterlibatan yayasan dan aparat keamanan dalam pengelolaan proyek yang seharusnya bersifat sosial tersebut di lingkungan institusi pendidikan.
Mengenai tekanan politik terhadap independensi kampus, Herlambang memberikan pernyataan menohok pada Jumat (8/5/2026) dengan berujar, “Kecuali memang sudah mati urat saraf malu dan nuraninya, menundukkan diri pada kooptasi politik kekuasaan.”
Ia menegaskan bahwa tugas utama rektorat adalah membentengi kebebasan akademik dari segala bentuk intervensi penguasa dan tidak membiarkan kampus berubah menjadi tempat urusan dapur proyek pemerintah.
Senada dengan itu, pengajar Fakultas Ilmu Budaya UGM, Achmad Munjid, memandang bahwa program ini memiliki sistem pengawasan yang sangat lemah serta tidak efisien dalam implementasinya di lapangan.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab universitas adalah pada ranah kebenaran ilmiah dan riset mendalam, bukan sebagai pelaksana teknis kebijakan yang bersifat operasional praktis.
Munjid secara lugas menyatakan penolakannya terhadap rencana tersebut dengan menegaskan, “Buka dapur MBG bukan tanggung jawab kampus,” karena dianggap menyimpang dari tridarma perguruan tinggi.
Keresahan ini telah berkembang menjadi diskusi intensif di berbagai fakultas mulai dari Hukum, Ekonomi, Filsafat, hingga Fisipol, menyusul langkah Universitas Hasanuddin yang telah lebih dulu membangun infrastruktur dapur MBG.
Padahal, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto berharap agar kampus-kampus besar di Indonesia bersedia menjadi motor penggerak bagi keberhasilan implementasi pemenuhan gizi anak-anak tersebut.
Saat ini, kelompok dosen penolak sedang mengonsolidasikan kekuatan untuk merancang aksi protes yang lebih terstruktur guna memaksa pimpinan universitas memberikan jawaban tertulis atas penolakan mereka.
Terkait rencana langkah selanjutnya, Achmad Munjid membocorkan strategi desakan tersebut dengan menyatakan, “Demonstrasi, petisi atau yang lain, kami sedang bahas,” sebagai bentuk kemerdekaan bersikap dari para intelektual.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
