Repelita Jakarta - Hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini tengah memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat luas.
Ketidakharmonisan di tingkat petinggi negara tersebut dinilai mulai mencuat ke permukaan akibat adanya perbedaan prinsip dalam merealisasikan program unggulan Makan Bergizi Gratis.
ADVERTISEMENT
Kabar keretakan tersebut berembus kencang setelah sang wakil presiden mengunjungi puluhan murid yang diduga keracunan paket makanan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada hari Senin, 28 September 2026.
Saat meninjau lokasi, Gibran mengeluarkan instruksi tegas yang melarang para siswa mengonsumsi paket makanan tersebut dan meminta orang tua murid untuk menyiapkan bekal sendiri.
“Kamu hari ini pulang, besok sekolah ya,” ujar Gibran saat berbincang dengan salah satu orang tua siswa yang terdampak.
Mantan Wali Kota Surakarta tersebut memberikan penekanan khusus agar pemulihan kondisi kesehatan anak-anak dapat berjalan optimal dengan menjaga ketat asupan nutrisi harian mereka.
“Bawa bekel dari rumah, MBG jangan dimakan,” tegas mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
Gibran juga meminta agar proses penyelidikan kasus keracunan ini dipercepat agar faktor utama penyebab insiden dapat segera diidentifikasi dengan jelas oleh tim medis.
Dirinya berkomitmen penuh untuk membeberkan semua temuan tim investigasi di lapangan secara transparan kepada seluruh anggota keluarga dari murid yang menjadi korban.
“Proses investigasi sedang berjalan, tapi saya pastikan dilakukan dengan cepat dan hasil investigasi akan diinformasikan kepada Bapak-Ibu secara terbuka dan transparan. Kejadian ini tidak boleh berulang,” pungkasnya.
Sikap politik yang ditunjukkan oleh sang wakil presiden di wilayah Batang tersebut kemudian memicu beragam ulasan kritis dari para pengamat perpolitikan nasional.
Pengamat Politik Ray Rangkuti memberikan penilaian pada hari Rabu, 30 September 2026 bahwa tindakan lapangan tersebut bertolak belakang dengan respons yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat.
Ray Rangkuti melihat adanya perbedaan indikasi yang nyata mengenai renggangnya kemitraan politik antara kelompok Joko Widodo bersama Gibran dengan pihak Prabowo Subianto.
“Saya sih sudah berulang kali mengatakan, hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu retak, gitu lho,” kata Ray Rangkuti saat ditemui di Jakarta, Rabu (30/9).
Langkah peninjauan langsung tersebut dipandang sebagai reaksi pembeda dari sikap kabinet pusat yang dinilai seolah enggan memperlihatkan kelemahan sistem dari program gizi itu.
“Kalau pemerintah kita ini kan berkesan denial ya terhadap korban-korban keracunan ini. Menutupinya tidak mungkin, tetapi mau mencoba bahwa tidak ada masalah lah, kira-kira gitu. Nah, di posisi yang berbeda dilakukan oleh Gibran,” ucapnya.
Selain itu, pemilihan warna pakaian hitam yang dikenakan oleh Gibran saat berada di lapangan dianggap sebagai simbol visual untuk membedakan diri dari karakteristik kemeja putih milik Prabowo.
“Ya itulah lanjutan yang saya sebut berpisah. Karena intinya sekarang harus dibuat figur yang berbeda dengan Pak Prabowo, dia itu. Nah, jadi kalau Pak Prabowo putih, dia hitam,” imbuh Ray.
Pandangan yang senada juga diutarakan oleh peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting melalui keterangan tertulis yang dirilis pada hari Rabu, 30 September 2026.
Peneliti SMRC Saidiman Ahmad memaparkan bahwa kedua pemimpin tersebut memiliki ketidakselarasan pandangan yang cukup mendasar mengenai tata cara penyaluran bantuan pangan nasional.
Saidiman Ahmad menyebutkan bahwa Gibran menghendaki alokasi makanan diprioritaskan bagi keluarga prasejahtera, sedangkan Prabowo menginginkan program tersebut bersifat menyeluruh bagi semua kalangan murid.
“Ternyata presiden dan wakil presiden memiliki pandangan yang berbeda soal implementasi program MBG. Wapres menginginkan target MBG hanya pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah, sementara presiden ingin semua diberi makan,” kata Saidiman melalui keterangan tertulisnya, Rabu (30/9).
Silang pendapat tersebut juga melebar hingga ke sektor teknis pengelolaan dapur umum, di mana Gibran lebih condong memberdayakan pelaku usaha mikro dan kantin sekolah di sekitar wilayah.
Sementara skema yang berjalan saat ini justru didominasi oleh sistem dapur terpusat yang pengawasan operasional dayanya banyak melibatkan unsur aparat keamanan negara.
“Yang menarik, perbedaan ini tidak sungkan diungkapkan ke publik,” tegas Saidiman.
Saidiman Ahmad menilai keterbukaan konflik pandangan di ruang publik ini memperlihatkan bahwa penyatuan kekuatan politik di lingkaran dalam istana masih belum sepenuhnya padu.
“Dari sekian lembar tafsir politik yang bisa dibaca dari sini, yang paling penting untuk sementara adalah bahwa ternyata kekuasaan Prabowo tidak sepenuhnya terkonsolidasi di kalangan elit,” ungkapnya.
Fenomena ketidakselarasan di tingkat atas tersebut diprediksi berkaitan erat dengan fluktuasi tingkat kepercayaan publik terhadap jalannya roda pemerintahan saat ini.
“Runtuhnya legitimasi politik presiden di tingkat akar rumput, sebagaimana yang terpotret dalam survei opini publik, rupanya bergema jauh dan membuat loyalitas elit mulai retak,” ujarnya.
Masyarakat diharapkan dapat menganalisis rangkaian peristiwa politik belakangan ini sebagai satu kesatuan fenomena yang saling memengaruhi satu sama lain di panggung nasional.
“Ungkapan Wapres pada korban MBG ini, lalu pidato ketua Demokrat tentang demokrasi, juga pernyataan Ketua PAN mengenai MBG adalah gejala politik yang penting dibaca dalam satu tarikan nafas,” pungkas Saidiman.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
