Repelita [Jakarta] - Kepala Negara Prabowo Subianto dipandang tidak memiliki urgensi logis untuk mendepak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sekadar dipicu masalah penataan tempat duduk dalam agenda pengarahan istana.
Pakar politik Rocky Gerung berpendapat bahwa kontroversi susunan kursi lebih mencerminkan sudut pandang publik serta keabsahan kepemimpinan dibandingkan isu tata cara protokoler semata.
ADVERTISEMENT
Dalam tayangan media sosial YouTube Total Politik tanggal 5 Agustus 2026, Rocky menyebutkan bahwa letak kursi pada dasarnya hanyalah urusan teknis tata kelola acara.
Kendati demikian, letak keberadaan pejabat dapat berubah makna menjadi simbol khusus bila dikaitkan dengan kualitas sosok yang menempatinya.
"Sebetulnya mau taruh di mana pun kursinya itu, kalau Gibran bermutu, orang enggak akan ambil kesimpulan itu," ujar Rocky.
Isu ini dinilai bisa diredam apabila wakil kepala negara sanggup menunjukkan kompetensi nyata dalam bekerja ketimbang meributkan posisi visual.
"Gibran bisa duduk di belakang... Tapi Gibran enggak punya kemampuan untuk membalikkan opini itu," katanya.
Respons berlebihan dari barisan pendukung mantan Presiden Joko Widodo beserta simpatisannya di jejaring sosial turut menjadi sorotan.
Reaksi defensif para pendukung justru memperlihatkan kecemasan akan memudarnya perhatian publik terhadap figur wakil presiden.
Walau begitu, anggapan bahwa penataan kursi merupakan taktik penyingkiran oleh kepala negara dinilai sangat tidak masuk akal.
Pemerintah tengah menghadapi ujian berat di bidang perekonomian serta situasi global sehingga perpecahan internal elite bukan langkah rasional.
Dinamika ini mencerminkan tingginya kesadaran warga dalam mengawasi efektivitas serta mutu kepemimpinan para pejabat negara.
Tingkat penerimaan masyarakat hendaknya menjadi pengingat bagi para pimpinan untuk membuktikan kinerja konkret bagi rakyat luas.
Legitimasi politik tidak dapat ditopang sekadar lewat popularitas, rekayasa citra di depan kamera, maupun pengagungan tokoh.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
