Repelita [Jakarta] - Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri tidak hadir saat pidato kenegaraan Presiden Prabowo di Gedung MPR RI pada Jumat 14 Agustus 2026.
Spekulasi kemudian mencuat.
ADVERTISEMENT
Politisi Hasyim Muhammad menyebut ketidakhadiran Megawati dalam acara kenegaraan bukan hanya sekali.
Biasanya karena mantan presiden tertentu turut hadir.
Hasyim memberi gambaran saat Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hadir Megawati biasanya tak mau datang.
“Di acara kenegaraan, kalau SBY hadir, maka Megawati tidak mau datang,” kata Hasyim dalam unggahannya di X pada Senin 17 Agustus 2026.
Saat pidato kenegaraan Prabowo SBY tak hadir.
Namun Megawati juga alpa dalam agenda tersebut.
“Pada acara Pidato Presiden kemarin, sebenarnya SBY sedang keluar negeri, tapi kenapa Megawati tetap tidak datang?” ucapnya.
Menurut Hasyim itu ada hubungannya dengan Jokowi.
Megawati kini tak sekadar anti SBY lagi.
“Karena sekarang Megawati bukan cuma anti-SBY, dia juga anti-Jokowi,” terangnya.
Dia berspekulasi Megawati bakal hadir selama SBY dan Jokowi tak hadir.
“Megawati baru mau hadir kalau SBY dan Jokowi keduanya tidak hadir. Ribet ya jadi Megawati?” pungkasnya.
Pidato Prabowo dirangkaikan dengan pembacaan nota keuangan negara tahun 2027.
Dia juga menyampaikan delapan prioritas negara.
Delapan tersebut meliputi kedaulatan pangan kemandirian energi dan air pendidikan kesehatan hilirisasi dan industrialisasi infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa serta penurunan kemiskinan.
Presiden menjelaskan bahwa delapan prioritas tersebut akan didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan penegakan hukum tata kelola pemerintahan percepatan digitalisasi serta diplomasi ekonomi.
“Arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong ‘Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat’,” kata Presiden.
Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun meningkat dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026.
Sementara itu Pendapatan Negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026.
Pembiayaan RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rencana pembiayaan APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB.
Presiden menyampaikan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen lebih tinggi dibandingkan dengan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Inflasi akan dijaga pada level 2,5 persen sementara suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan sebesar 6,9 persen dan nilai tukar berada pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Di sektor energi harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD75 per barel.
Lifting minyak ditargetkan mencapai 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.
Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat Pemerintah juga menargetkan sejumlah indikator kesejahteraan mengalami perbaikan pada 2027.
Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0–6,5 persen dari target APBN 2026 sebesar 6,5–7,5 persen.
Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 4,30–4,87 persen lebih rendah dibandingkan dengan target 2026 sebesar 4,44–4,96 persen.
Rasio Gini juga ditargetkan membaik menjadi 0,362–0,367 dari target tahun 2026 sebesar 0,377–0,380.
Sementara itu Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575.
Prabowo menegaskan berbagai sasaran tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal yang holistik dan konsisten.
Pemerintah akan mendorong optimalisasi pendapatan negara meminimalkan kebocoran penerimaan serta melanjutkan efisiensi belanja.
“Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan,” pungkas Prabowo.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
