Repelita [Pontianak] - Video ajang Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di jagat maya setelah memperlihatkan polemik penilaian juri yang dianggap tidak adil pada Senin, 11 Mei 2026.
Kontroversi ini mencuat saat dua kelompok pelajar memberikan jawaban yang identik namun mendapatkan respons serta perolehan poin yang bertolak belakang dari meja dewan juri di hadapan publik.
ADVERTISEMENT
Insiden tersebut memancing reaksi keras dari Cendekiawan Nahdlatul Ulama, Gus Hilmi Firdausi, yang mengibaratkan kejadian itu seperti perilaku pejabat di negeri fiktif "Konoha" yang sering dibicarakan netizen.
Gus Hilmi menyampaikan kritik pedasnya melalui media sosial dengan menuliskan “Semoga ini bukan gambaran rakyat dan pejabat di Konoha. Di mana ketika rakyat minta haknya yang dirampas, sang pejabat malah denial dan tidak merasa bersalah,” tegasnya.
Pihaknya juga menyoroti peran para pendengung atau buzzer yang kerap kali membela keputusan salah para pemangku kebijakan meskipun jelas-jenas merugikan rasa keadilan bagi masyarakat kecil.
Ia mempertegas sindirannya dengan mencuitkan “Lalu sang pejabat juga dibantu oleh buzzer dan penjilat yang mendukung keputusannya yang jelas-jelas merugikan dan tidak adil,” dalam keterangannya yang kini tersebar luas.
Kejadian berawal saat Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan soal pemilihan pimpinan BPK dengan kalimat “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
Namun secara mengejutkan, juri Dyastasita justru memberikan sanksi pengurangan nilai lima poin bagi regu tersebut, padahal jawaban yang disampaikan sudah sangat lengkap sesuai ketentuan konstitusi Indonesia.
Suasana semakin memanas ketika Grup B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang sama persis namun dewan juri justru memberikan nilai sempurna sepuluh poin sambil menyatakan inti jawabannya sudah benar.
Meski sempat diprotes oleh Grup C, juri bersikukuh pada keputusannya dengan dalih tidak mendengar penyebutan kata "Dewan Perwakilan Daerah" dalam jawaban pertama yang disampaikan oleh regu asal Pontianak itu.
Argumen juri semakin memicu amarah netizen saat Indri Wahyuni selaku juri lainnya meminta peserta memperhatikan artikulasi dan menegaskan bahwa hak mutlak pemberian nilai sepenuhnya berada di tangan dewan juri.
Indri Wahyuni menegaskan pembelaannya terhadap tim penilai dengan berujar “Kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya dewan juri berhak memberikan nilai -5,” ucapnya.
Hingga kini, publik masih menantikan klarifikasi resmi dari Sekretariat Jenderal MPR RI maupun jajaran pimpinan lembaga tersebut terkait skandal penilaian dalam kompetisi edukatif yang disiarkan langsung melalui YouTube itu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
