Repelita Jakarta - Keputusan pimpinan nasional merangkul figur pengamat vokal ke dalam jajaran birokrasi kepresidenan memicu reaksi keras serta kecaman tajam dari kalangan analis kebijakan publik nasional.
Langkah akomodatif tersebut dinilai sebagian pengamat sebagai bentuk pragmatisme politik yang mengorbankan konsistensi nilai idealisme perjuangan hak-hak kemasyarakatan di luar sistem.
ADVERTISEMENT
Momen pelantikan pengurus baru lembaga penasihat negara yang memicu perdebatan hangat di ruang publik ini dilaksanakan secara resmi pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026.
Ulasan analitis bernada sindiran atas keputusan bergabungnya sang filsuf ke dalam struktur formal istana disampaikan lewat saluran media sosial pribadi.
Pernyataan kecaman yang menyoroti komodifikasi prinsip idealisme politik demi meraih kursi kekuasaan tersebut diunggah langsung melalui platform digital akun X.
Informasi siber yang dipublikasikan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 itu menerangkan sudut pandang dari pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto.
Melalui tulisan di linimasa media sosial X miliknya, Gigin Praginanto menegaskan, "Rocky Gerung sama dengan para begundal politik lainnya. Bagi mereka idealisme, kepentingan rakyat dan lain sebagainya hanya Komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk masuk ke lingkaran istana."
Rangkaian upacara pengambilan sumpah jabatan itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bertempat di Istana Negara, Jakarta, berdasarkan legalitas hukum Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.
Struktur kepemimpinan Wantimpres periode terbaru resmi menempatkan Pratikno sebagai Ketua serta menunjuk politisi senior Hatta Rajasa untuk mengemban amanah sebagai Wakil Ketua.
Penempatan sang akademisi menjadi sorotan utama awak media lantaran rekam jejaknya selama ini dikenal sangat radikal dalam melayangkan kritik terhadap jalannya roda pemerintahan.
Namun, sang filsuf memberikan argumen pembeda mengenai keputusannya bersedia menerima pinangan mandat kedinasan sebagai bagian dari jajaran dewan penasihat kepresidenan.
Saat memberikan keterangan pers di area istana pascaproses pelantikan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026, Rocky Gerung memaparkan batasan fungsi normatif lembaganya.
Rocky Gerung memaparkan, "Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis, kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden. Itu fungsi normatif dari Dewan."
Dirinya memastikan bahwa perpindahan posisi dari luar lingkaran birokrasi ke dalam sistem administrasi negara tidak akan merubah orisinalitas sikap kritisnya.
Jajaran dewan penasihat berkomitmen penuh untuk mengawal jalannya perumusan setiap draf regulasi agar tetap berjalan searah dengan koridor janji politik kepemimpinan nasional.
Melanjutkan penjelasan operasional mengenai fungsi pengawasan internal kabinet pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 tersebut, Rocky Gerung menjabarkan sasarannya kepada jurnalis.
Rocky Gerung berujar, "Kita mengawasi arah dari kebijakan supaya sesuai dengan janji Presiden pada waktu kampanye, sesuai dengan tema yang diinginkan oleh Presiden."
Sebelum mengikuti prosesi sakral sumpah jabatan, kehadiran sang tokoh di kompleks Istana Negara pada Jumat siang sempat memancing kedatangan para pemburu berita.
Ketika dicecar sejumlah pertanyaan oleh wartawan mengenai maksud kedatangannya menembus barikade pengamanan istana, sang pengamat hanya melontarkan respons pendek bernada filosofis.
Mengenai ketegasan sikapnya saat mendatangi area gedung utama kediaman resmi kepala negara tersebut, Rocky Gerung menyatakan, "Ini gue lagi acara radical break."
Masyarakat luas kini menantikan konsistensi serta objektivitas jajaran Wantimpres baru dalam melahirkan draf masukan berkualitas demi menjaga akuntabilitas jalannya pemerintahan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
