Repelita Jakarta - Dinamika politik nasional menuju pemilihan umum berikutnya mulai memunculkan berbagai spekulasi mengenai arah koalisi dan figur pendamping kepala negara.
Pengamat politik kawakan sekaligus pendiri dari Lembaga Survei KedaiKOPI yakni Hendri Satrio menyampaikan pandangan strategisnya terkait hal tersebut.
ADVERTISEMENT
Analis yang akrab disapa Hensat itu menilai bahwa petahana memiliki dua jalur utama dalam menentukan calon wakil presiden mendatang.
Keputusan krusial itu diyakini tidak hanya berdampak pada kontestasi lima tahunan, tetapi juga menentukan konstelasi kekuatan partai politik jangka panjang.
Menurut hasil analisis yang mendalam, kepala negara kemungkinan besar akan menjatuhkan pilihannya kepada kader internal partai atau figur nonpartai yang memiliki tingkat loyalitas tinggi.
Kriteria tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan stabilitas jalannya roda pemerintahan tanpa harus menimbulkan gesekan atau persaingan politik internal yang berlebihan.
Pertimbangan itu disampaikan langsung oleh pengamat politik tersebut dalam keterangan resminya yang dirilis di Jakarta pada hari Jumat tanggal 11 September 2026.
“Menurut saya dia mungkin akan memilih tokoh dari partainya sendiri, Gerindra atau tokoh nonpartai yang tidak memiliki ambisi politik besar sehingga bisa fokus bekerja,” kata Hensat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 11 September 2026.
Menyoroti opsi dari kalangan nonpartai, terdapat tiga nama menonjol yang dinilai berpotensi kuat masuk ke dalam bursa pertimbangan utama pimpinan tertinggi negara.
Deretan tokoh tersebut mencakup pimpinan korps kepolisian nasional, figur lingkaran terdekat istana, hingga menteri yang membidangi sektor pertanian di kabinet.
Posisi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dinilai memenuhi kriteria strategis tersebut berdasarkan dinamika penugasan yang berjalan.
Faktor kestabilan posisi serta kepercayaan penuh yang masih dipegang hingga kini menjadi salah satu indikator kuat mengapa figur tersebut masuk dalam radar pengamatan.
“Kapolri bisa saja diambil jadi calon pendamping Prabowo dan ini bisa jadi alasan kuat mengapa Listyo Sigit tidak tergantikan sebagai Kapolri saat ini,” ujarnya.
Selain pimpinan kepolisian tersebut, nama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut diperhitungkan karena memiliki modal kedekatan personal serta rekam jejak loyalitas yang teruji.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga dinilai memiliki nilai tawar politik yang cukup signifikan berkat pencapaian kinerja sektoralnya yang konsisten.
Di sisi lain, opsi penunjukan kader internal partai penguasa dipandang sebagai langkah taktis yang paling rasional untuk mengamankan kepentingan jangka panjang organisasi politik.
Langkah tersebut diyakini mampu mendongkrak akumulasi elektabilitas serta memperkuat fondasi pengaruh partai pendukung hingga perhelatan pemilu berikutnya di tahun 2034.
“Kenapa saya sebut Gerindra? Karena Prabowo saya yakin akan membesarkan Gerindra untuk bertarung lebih jauh di 2034. Kalau sampai dia pilih tokoh dari partai lain, dia artinya membesarkan partai lain,” kata Hensat.
Sejumlah nama kader internal yang dinilai potensial untuk diusung antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga memegang posisi Sekretaris Jenderal.
Selain itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono turut masuk dalam daftar bursa figur potensial dari internal partai.
Nama kepala daerah tingkat provinsi seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga dinilai layak diperhitungkan berkat kekuatan basis dukungan massa yang masif di wilayahnya.
“Tokohnya kalau di Gerindra ada Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini juga jadi Sekjen Gerindra, Sudaryono yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, ada Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan juga bisa saja memilih Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang basis massanya juga tak bisa dibilang kecil,” ujarnya.
Keseluruhan kalkulasi politik ini menunjukkan bahwa penentuan pendamping kepala negara bukan sekadar strategi pemenangan sesaat, melainkan cetak biru kesinambungan kekuasaan.
Pemilihan figur yang berasal dari luar lingkaran partai pendukung utama dikhawatirkan justru akan memberikan keuntungan elektoral bagi kekuatan politik pihak lain di masa depan.
Oleh karena itu, opsi paling steril dan aman bagi stabilitas pemerintahan adalah merangkul kader sendiri atau sosok profesional yang tidak memiliki agenda politik pribadi.
Langkah preventif ini diyakini mampu menutup celah potensi perpecahan internal sekaligus menjaga soliditas koalisi hingga akhir masa bakti pemerintahan.
“Intinya, saya yakin kalau Pak Prabowo tidak akan membiarkan dirinya membesarkan partai lain selain Gerindra. Karena jika memilih dari partai lain sama saja dia membesarkan partai orang lain yang nanti jika terpilih dan sedang menjabat sudah bisa jadi oposisi sebelum periode pemerintahan selesai,” ujar Hensat. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
