Repelita [Jakarta] - Guru honorer, Reza Sudrajat, kembali melontarkan kritik pedas terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya kian melenceng dari esensi pendidikan.
Ia menyoroti nasib tenaga pendidik yang masih terjebak dalam problematika kesejahteraan minim serta beban kerja yang sangat tinggi.
ADVERTISEMENT
Di tengah kondisi tersebut, muncul kebijakan baru yang justru dianggap kian membebani lingkungan sekolah dan mengabaikan prioritas pembelajaran.
"Bener-bener serakah, ditengah kondisi upah guru yang rendah dan beban kerja yang berat," ujar Reza, Minggu, 21 Juni 2026.
Reza menilai, aktivitas di sekolah kini lebih dominan diarahkan untuk mendukung operasional distribusi program daripada fokus pada proses belajar mengajar.
"Guru dipaksa masuk ke sekolah demi memperkaya bisnis para pengusaha dapur MBG. Belum lagi pelajar, datang ke sekolah cuma buat ngambil MBG," tuturnya.
Menurutnya, memprioritaskan kepentingan bisnis di atas hak pendidikan siswa merupakan bentuk penghinaan terhadap institusi sekolah.
"Ini penghinaan terhadap institusi pendidikan kita, para pengusaha dapur ini sedang menginjak injak pendidikan anak bangsa," tegasnya.
Ia juga menyoroti penggunaan narasi keberhasilan program yang dianggapnya sebagai bentuk propaganda dini guna membentuk citra politik tertentu.
"Ini baru tahun 2026 loh, belum tahun 2029. Coba bayangin ditahun 2029 kaya gimana? Udah ngegas aja," tambahnya.
Bahkan, Reza merasa khawatir praktik tersebut berpotensi mencuci otak pelajar layaknya metode propaganda di negara lain.
"Bisa bisa lewat MBG pelajar kita dicuci otak, kaya propaganda Kim Jong Un," pungkasnya.
Sementara itu, penolakan juga datang dari para mitra pengelola dapur MBG yang tergabung dalam DPP GAPEMBI terkait kebijakan penghentian sementara program saat libur sekolah.
Ketua Umum DPP GAPEMBI, Alven Stony, menolak Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026 yang dianggap bertentangan dengan petunjuk teknis sebelumnya.
"Menolak SE Nomor 12 tanggal 17 Juni tahun 2026, yang bertentangan dengan SK Kepala Badan Gizi Nasional atas Juknis Nomor 401.1 tanggal 29 Desember Tahun 2025," ungkap Alven.
Ia menjelaskan bahwa penghentian operasional ini berdampak langsung pada penghasilan para relawan serta terganggunya rantai pasok hasil pertanian dan UMKM.
"Relawan tidak dapat bekerja, tidak dapat diberi honor selama libur. Supplier dirugikan, jadi hasil tani, hasil ternak, dan lain-lain akan menumpuk," jelasnya.
Pihaknya mendesak pemerintah agar melakukan kajian ulang terhadap kebijakan moratorium tersebut agar tidak merugikan seluruh ekosistem yang terlibat.
"Empat, desakan pengkajian ulang kebijakan moratorium dan dampak sistemik, baik kepada mitra, relawan, UMKM, dan stakeholder yang lain," kata Alven menegaskan.
Meski demikian, GAPEMBI tetap menyatakan komitmen untuk mendukung keberlangsungan program prioritas pemerintah dengan catatan tata kelola harus diperbaiki.
"Dan menegaskan komitmen tegak lurus untuk mengawal keberlanjutan program super prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
