Repelita [Jakarta] - Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI menyatakan penolakan terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional terkait penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis saat periode libur sekolah.
Keputusan yang tertuang dalam Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 tersebut dinilai memicu masalah baru bagi para pelaku usaha di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
ADVERTISEMENT
Ketua Umum DPP GAPEMBI, Alven Stony, mengungkapkan bahwa penghentian operasional mengakibatkan para relawan di unit pelayanan kehilangan pekerjaan dan pendapatan selama masa liburan.
"Dampak dari SPPG yang lain adalah relawan tidak dapat bekerja, tidak dapat diberi honor selama libur," kata Alven Stony.
Selain persoalan kesejahteraan tenaga kerja, pihak pengusaha juga mengeluhkan penumpukan stok hasil panen dari sektor pertanian dan peternakan karena tidak adanya penyerapan.
Organisasi ini juga menyoroti ketidakjelasan aturan mengenai distribusi nutrisi bagi balita serta anak-anak yang berada di wilayah pelosok atau daerah 3T.
Menurut GAPEMBI, penerbitan surat edaran tersebut seharusnya didahului dengan petunjuk teknis yang komprehensif serta kesepakatan kerja sama yang matang.
Mereka menilai regulasi ini sangat mungkin digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena dianggap tidak memberikan solusi bagi pemenuhan gizi masyarakat di wilayah tertinggal.
Di sisi lain, pihak BGN melalui Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyebut langkah penghentian ini bertujuan untuk mengefisiensikan anggaran hingga mencapai Rp 3 triliun lebih.
Pihaknya juga berencana mengubah daftar sasaran penerima manfaat dengan mengecualikan siswa dari keluarga mampu dan mengalihkannya kepada ibu hamil serta masyarakat di daerah 3T.
Kebijakan mengenai efisiensi distribusi selama masa libur ini juga mendapatkan dukungan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
