Repelita Jakarta - Politikus Ferdinand Hutahean menyerukan kepada khalayak luas agar memberikan penolakan tegas setiap kali mantan kepala negara Joko Widodo melangsungkan kunjungan ke berbagai wilayah daerah.
Aksi penolakan tersebut diistilahkan olehnya sebagai bentuk sanksi politik murni tanpa melibatkan unsur tindakan kekerasan fisik apa pun di lapangan.
ADVERTISEMENT
Pernyataan kontroversial itu dilontarkan menyusul aksi unjuk rasa yang dilakukan sekelompok massa di depan kediaman pribadi mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut.
Menurut pandangannya, demonstrasi yang terjadi merupakan bentuk nyata dari ekspresi politik warga negara terhadap figur pemimpin yang pernah berkuasa.
Ferdinand mengaku tidak merasa kaget saat mendengar kabar kedatangan massa demonstran ke kediaman pribadi politisi senior asal Solo itu.
Ia bahkan mengaku sudah mengantongi informasi awal mengenai rencana pergerakan massa tersebut jauh-jauh hari sebelum aksi benar-benar terlaksana.
Dalam keterangannya, ia membedakan secara tegas batasan antara aksi perlawanan politik dengan tindakan anarkis yang berujung pada kekerasan fisik.
“Mereka baru meminta dia untuk tidak cawe-cawe dalam politik nasional. Mereka belum melakukan kekerasan politik, saya bicara tentang kekerasan politik, bukan kekerasan fisik,” katanya.
Ia lantas mengajak seluruh elemen masyarakat di berbagai daerah untuk meniru aksi serupa manakala Jokowi hadir dalam agenda kunjungan politik.
Momentum kedatangan tersebut dinilai sebagai waktu yang tepat bagi publik untuk menunjukkan sikap secara terbuka tanpa harus mencederai aturan hukum.
Seruan perlawanan politik ini dikaitkan langsung olehnya dengan berbagai persoalan pelik yang diklaim sebagai peninggalan era pemerintahan sebelumnya.
Beberapa isu utama yang disoroti meliputi carut-marut pengelolaan badan usaha milik negara hingga polemik mega proyek kereta cepat.
Selain itu, ia juga menyinggung dugaan penguasaan sumber daya alam nasional yang dinilai semakin dikuasai oleh pihak asing selama masa jabatan lalu.
Berdasarkan sederet persoalan krusial tersebut, publik didorong agar berani menunjukkan ketidakpuasan politik secara langsung di hadapan sang mantan presiden.
“Lakukan apa yang dilakukan massa kemarin di setiap daerah ketika dia datang, lakukan itu. Semua harus lakukan itu karena dia harus diberi hukuman politik,” tegasnya.
Bentuk tekanan moral melalui aksi massa dipandang sebagai instrumen perlawanan yang sah selama tetap berada dalam koridor tanpa kekerasan fisik.
Sebelumnya, kelompok yang menamakan diri sebagai Aliansi Rakyat Indonesia Bergerak mendatangi kediaman pribadi Jokowi dengan membawa atribut unjuk rasa.
Massa aksi tampak membentangkan berbagai poster bernada kecaman keras yang menyoroti persoalan kekuasaan serta dinamika politik nasional.
Berbagai poster unjuk rasa tersebut memuat tulisan tajam, seperti “Jokowi Jongos Oligarki”, “Jokowi Power Syndrome”, serta “Jokowi dan Dinasti Haus Kuasa”.
Tidak hanya itu, rombongan demonstran juga membawa spanduk bertuliskan “Bubarkan Geng Solo dan Dinasti Jokowi”, “Jokowi Melanggar Konstitusi”, hingga tudingan pembohong.
Koordinator lapangan aksi demonstrasi tersebut, Bangun Sutoto, menjelaskan bahwa kedatangan kelompoknya dipicu oleh pernyataan kontroversial yang pernah dilontarkan oleh Budi Arie.
Pihaknya merasa terpanggil untuk memberikan respons atas isu dugaan makar yang sempat disuarakan dalam lingkaran kekuasaan tersebut.
Selain membentangkan poster kecaman, massa aksi juga membawa surat terbuka serta sebuah plakat khusus yang ditujukan langsung kepada sang mantan presiden.
“Kami ingin menyampaikan sepucuk surat dan satu buah plakat untuk Bapak Jokowi karena menurut kami Bapak Jokowi belum lama ini duduk di sebelah kiri saudara Budi Arie yang menyampaikan indikasi adanya makar. Karena itu kami sebagai anak bangsa mewakili seluruh rakyat Indonesia tidak bisa tinggal diam,” ujar Bangun.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
