Repelita [Jakarta] - Hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama lingkarannya disinyalir sedang berada dalam kondisi yang tidak harmonis.
Mantan Wakil Ketua Umum Relawan Projo Budianto Tarigan membeberkan indikasi tersebut dalam sesi wawancara di saluran YouTube Obor Rakyat Reborn pada Minggu (9/8/2026).
ADVERTISEMENT
Budianto menilai manuver politik yang dilakukan Jokowi selepas purnatugas bermuara pada pengamanan trah politik sang anak yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk kontestasi mendatang.
"Apapun yang dilakukan Jokowi hari ini erat kaitannya dengan kepastian Prabowo-Gibran dua periode, atau setidaknya memastikan jalan politik untuk Gibran di 2029," ujar Budianto.
Kelompok politik Solo dipandang sebagai kubu yang paling sigap dalam membaca serta merespons pergeseran peta kekuatan di tingkat nasional.
Pemerintah yang tengah menjabat diimbau untuk mewaspadai potensi pergesekan internal yang bisa menggoyahkan stabilitas nasional di tengah konsolidasi ke daerah.
"Di tengah kondisi ekonomi dan tantangan fiskal yang berat, fokus utama seharusnya adalah keselamatan rakyat dan pemulihan ekonomi, bukan manuver politik kekuasaan menuju 2029," tegasnya.
Wacana kepemimpinan dua periode tersebut dinilai belum disambut hangat oleh kubu internal Partai Gerindra maupun lingkaran terdekat Prabowo.
Kabinet yang berjalan dianggap perlu membuktikan realisasi program kerja ketimbang melontarkan wacana kontestasi politik yang masih terlampau dini.
"Masyarakat menagih bukti janji kampanye dan penyelesaian masalah ekonomi mendasar. Narasi politik 2029 saat ini dinilai terlalu pagi di tengah himpitan ekonomi rakyat," pungkasnya.
Tingginya angka pengangguran berpendidikan tinggi turut memperkuat sorotan publik terhadap realisasi janji kampanye pasangan kepala negara tersebut.
Data Sakernas menunjukkan lebih dari satu juta lulusan perguruan tinggi masih belum terserap dalam lapangan kerja.
Proporsi pengangguran terpelajar mencatatkan kenaikan beruntun dari 7,98 persen pada 2022 hingga menembus angka 14,31 persen.
Kondisi tersebut memicu keraguan publik terhadap komitmen pembukaan 19 juta lapangan kerja baru yang pernah dijanjikan di sektor hilirisasi hingga ekonomi kreatif.
Pengamat sektor ketenagakerjaan menilai penyelesaian masalah ini menuntut adanya keselarasan antara kompetensi lulusan akademis dengan kebutuhan riil industri pasar kerja. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
